RRI.CO.ID, Sorong - Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPR Provinsi Papua Barat Daya (DPRP PBD) memberi sejumlah catatan terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), terutama pada aspek perencanaan program dan penyerapan anggaran tahun 2025.

Catatan ini diketahui usai rapat dengar pendapat (RDP) antara Pansus dan Dinas PUPR yang digelar di Hotel Vega Prime, Kota Sorong, Senin 20 April 2026.

Ketua Pansus LKPJ, Cartensz Malibela mengatakan, pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, khususnya pada realisasi program yang telah dijalankan.

“Kami sudah melakukan RDP bersama Kepala Dinas PUPR. Dalam pertemuan ini, kami mendalami LKPJ, khususnya realisasi program tahun 2025. Ada beberapa catatan, namun saat ini masih dalam tahap pendalaman,” ujar Cartensz..

Ia menegaskan, Pansus belum dapat memastikan kesesuaian antara laporan yang disampaikan dengan kondisi di lapangan, karena proses evaluasi masih berjalan dan membutuhkan verifikasi lanjutan.

“Kami belum bisa menyimpulkan apakah laporan itu sudah sesuai atau belum, karena masih dalam proses pendalaman. RDP ini memang untuk menggali data dan dokumen secara lebih rinci,” jelasnya.

Menurutnya, pembahasan LKPJ tidak dilakukan dalam satu kali pertemuan, melainkan melalui beberapa tahapan, termasuk rencana peninjauan langsung terhadap program fisik yang telah direalisasikan pada tahun anggaran 2025.

“Biasanya setelah beberapa kali pertemuan dan ditambah peninjauan lapangan, baru kita bisa melihat hasilnya secara utuh,” tambahnya.

Pansus juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan program di Dinas PUPR, serta optimalisasi penyerapan anggaran agar berdampak nyata pada pembangunan infrastruktur di Papua Barat Daya.

“Yang pasti, kami mendorong perbaikan perencanaan dan peningkatan penyerapan anggaran. Ini penting karena kita bicara pembangunan infrastruktur, bukan sekadar program di atas kertas,” tegasnya.

Cartensz memastikan, seluruh data dan dokumen yang disampaikan oleh organisasi perangkat daerah akan terus ditelaah secara menyeluruh sebelum Pansus menyampaikan rekomendasi resmi terhadap LKPJ Gubernur Papua Barat Daya.

“Kami akan terus melakukan pendalaman terhadap seluruh data dan dokumen. Hasil akhirnya nanti akan kami sampaikan secara resmi,” pungkasnya.