Pansus LKPJ Soroti Ketidaksesuaian Data Dinas Kelautan dan Perikanan PBD

RRI.CO.ID, Sorong — Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRP Papua Barat Daya menyoroti ketidaksesuaian data dan kelengkapan dokumen yang disampaikan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025.

Sorotan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut, Jumat 10 April 2026.

Sekretaris Pansus, La Ode Samsir, mengatakan pihaknya menemukan perbedaan signifikan antara dokumen LKPJ dengan data yang dipaparkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

“Dalam dokumen LKPJ tercantum anggaran sekitar Rp7 miliar, sementara dalam paparan disebutkan mencapai Rp24 miliar. Ini membuat kami sulit memahami data secara utuh,” kata Samsir.

Ia menilai ketidaksesuaian tersebut menyulitkan proses pembahasan, karena Pansus membutuhkan data yang akurat dan konsisten sebagai dasar evaluasi.

Selain perbedaan angka, Pansus juga menemukan dokumen yang disampaikan belum lengkap dan belum tersusun secara maksimal.

“Secara jujur, dokumen yang disampaikan belum lengkap dan belum tersusun dengan baik. Ini tentu menyulitkan kami dalam melakukan pembahasan secara menyeluruh,” ujarnya.

Ketua Pansus, Cartensz I.O. Malibela, menambahkan bahwa persoalan transparansi data juga menjadi perhatian, khususnya terkait penerima manfaat hibah di sektor perikanan.

“Kami membutuhkan data lengkap penerima manfaat, siapa saja, di mana, dan berapa jumlahnya, termasuk yang bersumber dari dana Otsus,” kata Malibela.

Menurutnya, data tersebut penting untuk memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pansus, lanjutnya, akan segera meminta kelengkapan data kepada OPD terkait agar proses pembahasan LKPJ dapat berjalan optimal.

“Ini menyangkut transparansi dan akuntabilitas. Data harus jelas agar pembahasan bisa tuntas,” ujarnya.

Pansus DPRP Papua Barat Daya akan menginventarisasi seluruh temuan tersebut dan menjadikannya sebagai bahan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk perbaikan ke depan.