RRI.CO.ID, Sorong – Panitia Khusus (Pansus) DPR Papua Barat Daya membeberkan catatan kritis sekaligus rekomendasi strategis terhadap kinerja Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2025.

Hal itu disampaikan dalam keterangan pers Tim Pansus LKPJ di salah satu hotel di Kota Sorong, Kamis, 30 April 2026. Pansus dipimpin oleh Ketua Pansus Cartensz I.O. Malibela, didampingi Wakil Ketua Yanto Yatam, serta Sekretaris La Ode Samsir.

Temuan Kritis Pansus

1. Ketidaktertiban Administrasi Pengelolaan Anggaran
   Pansus menemukan adanya praktik pengelolaan anggaran yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan daerah. Sebagian kegiatan dan anggaran tidak dikelola langsung oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), melainkan dialihkan kepada kelompok kerja (Pokja) atau struktur ad hoc internal.

Pansus menegaskan bahwa praktik ini:

• Mengaburkan garis kewenangan administratif;
• Melemahkan sistem akuntabilitas;
• Menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan keuangan.

Kondisi ini merupakan bentuk penyimpangan yang harus segera ditertibkan.

1. Penyimpangan Mekanisme Kewenangan Anggaran
   Pansus menilai pelibatan struktur non-formal dalam pengelolaan anggaran menunjukkan lemahnya disiplin tata kelola kelembagaan.

Secara prinsip:

• Kewenangan pengelolaan anggaran melekat penuh pada KPA;
• Tidak dapat dialihkan kepada struktur non-struktural atau ad hoc.

Temuan ini mengindikasikan:

• Lemahnya kontrol internal;
• Kurangnya pemahaman terhadap regulasi keuangan;
• Adanya celah dalam implementasi tata kelola yang baik.

1. Ketimpangan Dukungan Anggaran terhadap Mandat MRPBD
   Pansus menyoroti bahwa dukungan anggaran terhadap MRPBD belum mencerminkan proporsionalitas dengan mandat strategis yang diemban.

Sebagai lembaga kultural Otonomi Khusus, MRPBD memiliki fungsi strategis dalam:

• Perlindungan hak-hak masyarakat adat;
• Penguatan nilai budaya Papua;
• Pengawasan implementasi kebijakan Otonomi Khusus (Otsus).

Namun demikian, alokasi anggaran yang tersedia belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan mandat tersebut secara optimal.

1. Dampak terhadap Kinerja Kelembagaan
   Pansus menilai bahwa kelemahan dalam tata kelola anggaran dan kelembagaan telah berdampak langsung terhadap kinerja MRPBD, antara lain:

• Terbatasnya ruang gerak kelembagaan;
• Tidak optimalnya pelaksanaan fungsi kultural;
• Lemahnya dukungan operasional terhadap mandat Otsus;
• Belum maksimalnya peran representatif MRPBD.

Jika kondisi ini tidak segera diperbaiki, maka akan berdampak pada melemahnya posisi strategis MRPBD dalam struktur Otonomi Khusus Papua Barat Daya.

Rekomendasi Tegas Pansus

1. Penertiban Total Pengelolaan Anggaran
   Seluruh pengelolaan anggaran wajib dikembalikan sepenuhnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak diperkenankan adanya pengelolaan anggaran di luar struktur resmi.
2. Penghentian Praktik Non-Standar
   Seluruh praktik pengelolaan anggaran yang tidak sesuai regulasi harus dihentikan segera karena berpotensi menimbulkan risiko administratif, hukum, dan kelembagaan.
3. Evaluasi dan Audit Menyeluruh
   Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya wajib melakukan evaluasi dan audit menyeluruh terhadap:

• Kepatuhan terhadap regulasi;
• Mekanisme pertanggungjawaban;
• Sistem pengendalian internal.

1. Penyesuaian Alokasi Anggaran
   Pemerintah daerah wajib melakukan penyesuaian alokasi anggaran secara proporsional sesuai dengan mandat strategis MRPBD dalam kerangka Otonomi Khusus.
2. Penguatan Kelembagaan MRPBD
   Penguatan harus dilakukan secara menyeluruh, meliputi:

• Aspek kelembagaan;
• Aspek fungsional;
• Aspek operasional.

1. Pengawasan DPRP yang Berkelanjutan
   Pansus DPR Papua Barat Daya akan melakukan pengawasan secara:

• Ketat;
• Sistematis;
• Berkelanjutan; terhadap seluruh tindak lanjut rekomendasi ini.