RRI.CO.ID, Sorong - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna mendukung pembangunan berbasis data yang berkualitas dan berkelanjutan.

Upaya tersebut diwujudkan melalui audiensi bersama Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Audiensi dipimpin oleh Kepala BPS Provinsi Papua Barat, Merry, yang hadir bersama jajaran, termasuk Kepala BPS Kota Sorong dan Kepala BPS Kabupaten Sorong. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu agenda utama yang dibahas adalah pembentukan BPS Provinsi Papua Barat Daya (BPS PBD). Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat kelembagaan statistik di daerah otonomi baru.

“Pembentukan BPS Papua Barat Daya menjadi sangat strategis, tidak hanya untuk memperkuat sistem statistik nasional, tetapi juga untuk memastikan kebutuhan data di daerah dapat terpenuhi secara cepat, akurat, dan relevan,” ujar Merry.

Kehadiran BPS PBD diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan data, mempercepat proses pengumpulan dan pengolahan statistik, serta mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran di Papua Barat Daya.

Selain itu, audiensi juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).

Sensus ini merupakan program nasional untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan potensi ekonomi Indonesia, termasuk di Papua Barat Daya yang tengah berkembang sebagai provinsi baru.

Dalam pertemuan ini Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan SE2026, baik melalui koordinasi lintas OPD, sosialisasi kepada masyarakat, maupun penyediaan data pendukung.

Gubernur Elisa Kambu menyampaikan apresiasi atas inisiatif BPS dalam membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah.

“Kami menyambut baik upaya BPS dalam memperkuat peran statistik di Papua Barat Daya, termasuk rencana pembentukan BPS PBD dan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Pemerintah daerah siap memberikan dukungan penuh agar kegiatan ini berjalan sukses,” ujarnya.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat koordinasi antara BPS dan pemerintah daerah, khususnya dalam mendorong pembangunan berbasis data di Papua Barat Daya.

Pembentukan BPS Papua Barat Daya dan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.