jelang Natal dan Tahun Baru, Pemprov PBD Perkuat Pengendalian Harga Pangan

RRI.CO.ID, Sorong - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memperkuat koordinasi pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya Natal dan Tahun Baru. Momentum tersebut dinilai berpotensi meningkatkan permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok.

Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Papua Barat Daya, Eksan Musa’ad, mengatakan pemerintah bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga.

Menurutnya, kenaikan permintaan pada momentum hari besar keagamaan perlu diantisipasi agar tidak memberikan tekanan berlebihan terhadap harga pangan dan daya beli masyarakat.

“Momentum hari-hari besar keagamaan ini memang perlu kita konsolidasi kembali, untuk mengambil langkah-langkah,” kata Eksan.

Pemerintah akan meningkatkan pemantauan terhadap stok dan harga sejumlah kebutuhan pokok yang berpotensi mengalami kenaikan, antara lain beras, gula, minyak goreng, daging, ikan dan telur.

Pemantauan dilakukan secara berkala dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari TPID provinsi dan kabupaten/kota, BPS, Bulog hingga Satgas Pangan. Pemerintah juga akan melakukan pemantauan langsung ke pasar dan distributor untuk memastikan pasokan tersedia dalam jumlah yang cukup.

Eksan mengatakan pemerintah memiliki sejumlah instrumen untuk meredam gejolak harga. Salah satunya melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijalankan Bulog untuk menjaga harga beras.

“Jika terjadi kekurangan beras atau harga beras naik, maka Bulog akan menggunakan instrumen itu untuk bagaimana bisa menstabilkan harga melalui SPHP,” jelasnya.

Selain beras, pemerintah juga menyiapkan intervensi melalui gerakan pangan murah dan pasar murah apabila ditemukan komoditas tertentu yang mengalami kenaikan harga akibat keterbatasan pasokan.

Pemprov Papua Barat Daya sebelumnya juga telah menjalankan inovasi “Segerak” bersama Bank Indonesia. Program tersebut menggunakan sarana mobil bergerak untuk membawa sejumlah komoditas pangan dan melakukan gerakan pangan murah di lokasi yang berdasarkan data mengalami kenaikan harga.

Eksan menegaskan pengendalian inflasi penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Menurutnya, inflasi yang tinggi dapat menekan kemampuan masyarakat untuk membeli kebutuhan sekaligus berdampak terhadap konsumsi.

“Inflasi yang tinggi itu sangat berdampak terhadap daya beli, terjadi penurunan daya beli masyarakat sekaligus juga menurunkan konsumsi,” ujarnya.

Pemprov Papua Barat Daya menargetkan inflasi tetap berada dalam kisaran sasaran nasional 2,5 persen plus-minus 1 persen. Pada Agustus 2026, inflasi Papua Barat Daya secara year on year tercatat 3,50 persen, turun dibandingkan Agustus 2025 yang berada di kisaran 4,29 persen.

Eksan mengatakan koordinasi antardaerah akan terus diperkuat untuk menghadapi potensi kenaikan harga pada akhir tahun, termasuk memastikan pasokan pangan tetap tersedia dan distribusi berjalan lancar.