RRI.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusarda) Papua Barat Daya melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) dalam rangka membahas penguatan layanan perpustakaan daerah. Kunjungan tersebut dipimpin Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Papua Barat Daya Irma R. Soelaiman, Kamis 12 Maret 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Irma R. Soelaiman didampingi Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sorong Frilda Syukur. Rombongan diterima oleh Sekretaris Utama Perpusnas RI Joko Santoso bersama Kepala Biro Perencanaan dan Pembangunan Kusmeri di ruang rapat Perpusnas Salemba, Jakarta.

Irma R. Soelaiman mengatakan secara kelembagaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Papua Barat Daya telah resmi terbentuk. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pembentukan dinas tersebut menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi sekaligus mendorong pengembangan perpustakaan di Provinsi Papua Barat Daya sebagai daerah otonom baru.

“Ini menjadi langkah awal memperkuat sinergi dan mendorong pengembangan perpustakaan di Papua Barat Daya sebagai kelembagaan baru. Kami juga berkonsultasi terkait peluang dukungan anggaran bagi penguatan layanan perpustakaan daerah,” ujar Irma.

Sementara itu, Sekretaris Utama Perpusnas RI Joko Santoso menyambut baik kunjungan kerja Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Dinas Perpustakaan provinsi memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan pendampingan kepada perpustakaan di tingkat kabupaten dan kota.

Menurutnya, pemerintah daerah dapat mengajukan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk pembangunan gedung perpustakaan provinsi. “Saat penyusunan rencana pembangunan perpustakaan Provinsi Papua Barat Daya kami masukkan pada tahun 2029, karena saat itu kelembagaannya belum terbentuk dan saat ini juga masih dalam masa efisiensi anggaran,” kata Joko.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dapat segera mengajukan proposal bantuan DAK fisik dengan memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya penyediaan lahan pembangunan gedung serta komitmen dari pimpinan daerah.

Selain itu, Perpusnas juga memiliki program dana alokasi khusus non-fisik bidang perpustakaan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Program tersebut salah satunya dipengaruhi oleh tingkat akreditasi perpustakaan daerah.

Usai pertemuan di Perpusnas, rombongan Pemprov Papua Barat Daya juga meninjau layanan perpustakaan nasional di Gedung Perpusnas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Kunjungan tersebut diterima oleh Deputi Bidang Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka Suharyanto.

Irma mengatakan dalam kunjungan tersebut rombongan juga melihat langsung penataan ruang layanan pustaka serta sistem pelayanan kepada pengunjung. “Di layanan Perpustakaan Nasional ini kami diajak melihat langsung penataan ruang layanan pustaka serta tata cara pelayanan kepada pengunjung,” ujarnya.

Pada hari kedua, Jumat 13 Maret 2026, kunjungan kerja dilanjutkan ke kantor Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Rombongan diterima oleh Direktur Kearsipan Wilayah I Papua dan Maluku Irwanto Eko bersama jajaran pejabat fungsional.

Dalam pertemuan tersebut dilakukan koordinasi, konsultasi, serta sinkronisasi program kearsipan antara pemerintah pusat dan daerah. Kunjungan juga diisi dengan melihat diorama arsip statis yang menggambarkan perjalanan sejarah bangsa serta pentingnya arsip sebagai memori kolektif negara.