RRI.CO.ID, Sorong - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyatakan komitmennya untuk segera merealisasikan pembangunan rumah sakit rujukan di Kota Sorong. Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Daya  Elisa Kambu saat kegiatan rencana kerjasama strategis bidang kesehatan dikota Sorong, bersama RS Siloam Rabu, 4 Febuari 2025.

Gubernur Elisa Kambu menegaskan bahwa proses pembangunan rumah sakit harus dilakukan secara konkret dan tidak lagi terhambat oleh pola pikir birokratis yang kaku. Menurutnya, pelaksanaan utama berada di tingkat kota, sementara pemerintah provinsi berperan sebagai penyesuaian dan penghubung antarwilayah.

“Proses ini sepenuhnya ada di kota-kota. Pemerintah provinsi nanti hanya menyesuaikan antar-ruang. Karena itu, saya berharap penyesuaian-penyesuaian ini bisa segera dilakukan agar rumah sakit ini benar-benar terwujud,” ujar Elisa kambu.

Ia menambahkan, kehadiran rumah sakit dengan standar tinggi di Sorong akan memberikan banyak manfaat, mulai dari efisiensi biaya, peningkatan kualitas layanan, hingga mengurangi kebutuhan rujukan pasien ke luar daerah. 

Menurut Gubernur, Sorong bersama empat kota lainnya akan menjadi titik rujukan layanan kesehatan di wilayah cakupan Provinsi Papua Barat Daya. Jika pembangunan ini terealisasi, maka rumah sakit tersebut akan menjadi rumah sakit pertama dengan standar tinggi di Tanah Papua Barat Daya.

Meski pembangunan rumah sakit ini sempat mendapat sejumlah kritik, Gubernur menilai keputusan RS Siloam memilih Sorong sebagai lokasi investasi adalah langkah yang sangat tepat. Ia menyoroti meningkatnya perhatian dunia internasional terhadap kawasan Raja Ampat dan sekitarnya, yang menjadikan Sorong sebagai pintu gerbang strategis Tanah Papua.

Sementara itu, Presiden Direktur RS Siloam, David Utama, menjelaskan bahwa pembangunan rumah sakit di Sorong merupakan hasil diskusi panjang bersama pemerintah daerah, termasuk Gubernur, Sekretaris Daerah, dan jajaran terkait.

Menurut David, prioritas utama saat ini adalah penyelesaian seluruh perizinan dan pemenuhan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Nomor satu yang harus diselesaikan adalah perizinan. Semua perizinan dan undang-undang harus kita selesaikan dengan baik,” tegasnya.

David menjelaskan bahwa RS Siloam memiliki standar dan klasifikasi rumah sakit yang jelas, mulai dari premium specialist, premium generalist, value seeker (affordable health care), hingga community generalist (BPJS). Penentuan tipe rumah sakit di Sorong akan disesuaikan dengan kebutuhan lokal, ketersediaan tenaga medis, serta spesialis yang ada, termasuk dukungan tenaga dari Jakarta.

“Kami sangat berkomitmen, dengan dukungan Pemerintah Provinsi dan Kota Sorong, untuk memberikan akses layanan kesehatan dengan standar setara internasional. Bentuknya akan kami diskusikan lebih lanjut bersama Dinas Kesehatan, karena merekalah yang paling memahami kebutuhan lokal,” jelasnya.

Terkait target pembangunan, David menyebutkan bahwa apabila seluruh perizinan dapat diselesaikan tahun ini, maka konstruksi diharapkan dapat dimulai pada tahun yang sama. Namun RS Siloam akan melakukan kajian ulang terhadap kondisi konstruksi bangunan yang telah ada.

“Safety adalah nomor satu. Kalau memang perlu penguatan atau perombakan, itu harus dilakukan. Kami perlu studi lapangan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan,” ujarnya.

Selain pembangunan fisik, RS Siloam juga menegaskan komitmennya terhadap pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP). Melalui rumah sakit pendidikan dan universitas yang dimiliki grup Siloam.

“Kalau nanti ada siswa-siswa terbaik dari Papua Barat Daya, kami siap merekrut dan menyekolahkan mereka, agar nantinya bisa kembali mengabdi untuk Papua Barat Daya dan Indonesia,” tutup David.