RRI.CO.ID, Sorong – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Barat Daya mengapresiasi penyelenggaraan Sekolah Kader Masyarakat Adat Raja Ampat 2026 yang digelar Institut USBA sebagai upaya memperkuat regenerasi kepemimpinan adat di Tanah Papua.

Hal tersebut disampaikan Plt Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat Daya, George Japsenang, saat menghadiri kegiatan pengkaderan calon pemimpin adat di Sorong. George menilai program yang digagas Institut USBA merupakan langkah strategis dalam mempersiapkan generasi muda adat agar memiliki kapasitas intelektual dan kemampuan kepemimpinan yang sesuai dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan identitas budaya.

"Saya mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Institut USBA. Pengkaderan bagi calon kepala suku ini sangat baik karena untuk menjadi seorang kepala suku dibutuhkan intelektualitas, wawasan yang luas, serta pemahaman terhadap adat dan perkembangan zaman," ujarnya, Senin, 20 Juli 2026.

Menurutnya, penguatan kelembagaan adat menjadi kebutuhan penting agar para pemimpin adat mampu berkolaborasi dan beradaptasi dengan perubahan, sekaligus tetap menjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan leluhur. Ia menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab mendukung penguatan kapasitas masyarakat adat melalui pendidikan dan pembinaan kepemimpinan.

George juga menyoroti pentingnya legitimasi dalam penetapan seorang kepala suku. Menurutnya, seorang pemimpin adat harus memperoleh pengakuan resmi dari masyarakat adat melalui mekanisme adat, seperti musyawarah atau gelar tikar adat.

"Seorang kepala suku harus mendapatkan legitimasi dan pengakuan dari masyarakat adatnya. Dengan begitu, ketika menjalankan tugas menyelesaikan persoalan adat, keberadaannya benar-benar diterima oleh masyarakat maupun pemerintah," katanya.

Ia mengungkapkan, saat ini masih banyak pihak yang mengklaim diri sebagai kepala suku tanpa memperoleh legitimasi dari komunitas adat, sehingga sering menimbulkan persoalan dalam penyelesaian berbagai sengketa adat.

Menurut George, keberadaan pemimpin adat yang memiliki kapasitas dan pengakuan sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang masih sering terjadi di masyarakat.

"Persoalan tanah ulayat, batas wilayah adat, batas laut, kawasan hutan, hingga berbagai konflik sosial membutuhkan tokoh adat yang memiliki kepemimpinan kuat dan diakui oleh masyarakat," jelasnya.

George berharap model pengkaderan yang dilakukan Institut USBA dapat diterapkan oleh berbagai komunitas adat lainnya di Provinsi Papua Barat Daya sebagai bagian dari regenerasi kepemimpinan adat.

"Harapan saya, kegiatan seperti ini tidak hanya dilakukan di Raja Ampat, tetapi juga dapat diikuti oleh suku-suku lain di Papua Barat Daya. Regenerasi kepemimpinan adat harus dipersiapkan sejak sekarang agar masyarakat adat memiliki pemimpin yang berkualitas dan mampu menjawab tantangan zaman," tutupnya