RRI.Co.Id Sorong: Pelantikan pengurus Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) Papua Barat Daya yang dirangkaikan dengan forum bisnis menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran dunia usaha dan industri keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yang berlangsung di Aston Hotel Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, 2 Februari 2026.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Yakob Kareth, dalam sambutannya mengatakan bahwa pelantikan HIPKA bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan awal dari tanggung jawab besar dalam pembangunan ekonomi daerah.

“Pelantikan ini bukan hanya seremoni organisasi, tetapi merupakan awal dari tanggung jawab besar untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah,” ujar Yakob Kareth dalam sambutannya.

Menurutnya, Papua Barat Daya sebagai provinsi baru memiliki kebutuhan besar untuk tumbuh sebagai kawasan strategis di wilayah timur Indonesia. Berbagai sektor potensial terbuka luas untuk dikembangkan, mulai dari pertanian, perikanan, pariwisata, energi, jasa, perdagangan hingga UMKM.

“Papua Barat Daya memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, energi, jasa, perdagangan, dan UMKM. Namun potensi ini membutuhkan pengusaha yang kuat, profesional, dan berintegritas,” jelasnya.

Yakob menekankan peran HIPKA menjadi sangat penting dalam melahirkan pengusaha-pengusaha baru, memperkuat jaringan dan kemitraan usaha, serta menjadi jembatan antara dunia usaha dan pemerintah daerah.

“HIPKA harus mampu mendorong lahirnya pengusaha baru, memperkuat jaringan organisasi, dan menjadi penghubung antara pelaku usaha dan pemerintah daerah,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

“Pembangunan ekonomi harus berbasis potensi lokal dan memberdayakan masyarakat Papua, terutama Orang Asli Papua sebagai pemilik tanah ini,” katanya.

Sementara itu, Ketua BPW HIPKA PBD, Nasir Silehu, mengatakan dalam forum bisnis HIPKA Papua Barat Daya, para pengurus HIPKA menyoroti masih tingginya ketergantungan daerah terhadap pasokan pangan dari luar Papua, seperti telur dan daging yang selama ini didatangkan dari Surabaya dan Jawa.

“Selama ini telur, daging, dan kebutuhan lain didatangkan dari Surabaya. Kenapa Papua tidak bisa? Apakah ayam petelur tidak bisa bertelur di tanah Papua, atau padi tidak bisa tumbuh di tanah Papua?” Ketua BPW HIPKA PBD, Nasir Silehu.

Menurutnya, persoalan tersebut bukan terletak pada potensi alam, melainkan pada keberanian dan keseriusan dalam mengelola peluang ekonomi yang ada.

“Kalau potensi ini kita kelola dengan baik, dari sektor kecil, menengah, sampai besar, semua bisa tumbuh,” tegasnya.

Melalui HIPKA Nasir Silehu menyatakan komitmennya untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk industri keuangan. 

“Hadirnya Kepala Kantor Wilayah BTN yang membawahi Sulawesi dan Papua. Menjadi kesempatan besar yang harus dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi daerah,” ujarnya.

HIPKA menilai optimalisasi peran industri keuangan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan UMKM dan memperkuat struktur ekonomi Papua Barat Daya, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Melalui pelantikan dan forum bisnis ini, HIPKA menegaskan perannya sebagai wadah perubahan dengan menghimpun ide-ide usaha, menganalisisnya, dan mengimplementasikannya demi kesejahteraan masyarakat.