Papeda Summit 2026 Siap Digelar di PBD, Jadi Forum Kolaborasi Pembangunan Papua

RRI.CO.ID, Sorong - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mematangkan persiapan pelaksanaan Papeda Summit 2026 yang akan menjadi forum kolaborasi pembangunan berkelanjutan terbesar di Tanah Papua. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 1-3 September 2026 di Kota Sorong dan akan melibatkan sekitar 500 peserta dari berbagai kalangan.

Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, di Hotel Vega Kota Sorong, Kamis, 18 Juni 2026. Rapat dihadiri perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur Forkopimda, akademisi, organisasi masyarakat sipil, tokoh adat, serta mitra pembangunan.

Dalam kesempatan itu, Julian Kelly Kambu membacakan sambutan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos., yang menegaskan bahwa penunjukan Papua Barat Daya sebagai tuan rumah Papeda Summit 2026 merupakan sebuah kehormatan sekaligus tantangan bagi provinsi termuda di Indonesia tersebut.

Menurut Gubernur Elisa Kambu, Papeda Summit bukan sekadar agenda penyelenggaraan kegiatan, tetapi menjadi panggung strategis untuk menunjukkan eksistensi, potensi, dan kesiapan Papua Barat Daya dalam mendorong transformasi ekonomi, sosial, dan pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.

“Sebagai pintu gerbang utama ke Tanah Papua, kita harus mampu membuktikan bahwa daerah otonom baru ini memiliki kapasitas teknis dan manajerial yang sejajar dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia,” ujar Julian saat membacakan sambutan gubernur.

Gubernur juga menekankan tiga agenda utama yang harus dipersiapkan secara matang, yakni memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk menyukseskan Papeda Summit 2026, memastikan kesiapan teknis penyelenggaraan tanpa celah, serta memaksimalkan dampak ekonomi dan pembangunan bagi masyarakat lokal.

Menurutnya, momentum Papeda Summit harus dimanfaatkan untuk mengangkat komoditas unggulan daerah, memperluas promosi pelaku UMKM, mendukung sektor pariwisata Raja Ampat dan wilayah sekitarnya, serta membuka peluang investasi yang lebih luas bagi Papua Barat Daya.

“Suksesnya Papeda Summit 2026 tidak akan bisa dicapai jika kita berjalan sendiri-sendiri. Ego sektoral harus kita runtuhkan. Ini adalah kerja besar yang membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor,” kata Julian membacakan pesan gubernur.

Julian menjelaskan, Papeda Summit 2026 merupakan tindak lanjut dari berbagai pertemuan strategis yang telah berlangsung di Manokwari, Timika, dan Jayapura sepanjang tahun 2026. Berbagai forum tersebut menghasilkan rekomendasi terkait perlindungan lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, penguatan hak-hak masyarakat adat, pengakuan hutan adat, ekonomi berbasis alam, hingga penanganan krisis iklim.

“Pembangunan Papua harus dilihat dari perspektif Papua. Kita ingin menghadirkan kebijakan yang lahir dari kebutuhan masyarakat Papua, menghormati budaya, menjaga lingkungan hidup, dan membuka ruang yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat adat,” kata Julian Kelly Kambu.

Ia menegaskan, Papua memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dikembangkan maupun dipromosikan. Potensi tersebut mencakup keanekaragaman hayati, hutan tropis, sumber daya kelautan, ekonomi kreatif berbasis budaya, hingga berbagai komoditas lokal bernilai ekonomi tinggi.

“Masih banyak potensi Papua yang belum kita angkat. Papeda Summit harus menjadi momentum untuk memperkenalkan kekuatan dan keunggulan Papua kepada Indonesia, bahkan dunia internasional,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut juga dibahas sejumlah agenda utama yang akan menjadi fokus pembahasan selama penyelenggaraan summit. Di antaranya perlindungan hutan dan laut dalam menghadapi perubahan iklim, pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, percepatan hutan adat dan perhutanan sosial, ketahanan pangan dan energi berbasis potensi lokal, pengembangan ekonomi alam baru (Nature Economy), pembiayaan hijau dan biru (Green-Blue Financing), pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat, investasi berkelanjutan, serta ekonomi restoratif.

Selain sesi pleno dan diskusi paralel, Papeda Summit 2026 juga akan menampilkan berbagai praktik baik pembangunan berkelanjutan yang telah dilakukan oleh masyarakat adat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan di seluruh Tanah Papua.

Forum tersebut direncanakan menghadirkan berbagai kementerian dan lembaga nasional, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Bappenas, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, serta sejumlah lembaga donor dan mitra pembangunan internasional. Selain itu, para gubernur dari enam provinsi di Tanah Papua juga dijadwalkan hadir.

Salah satu target utama yang ingin dicapai dalam kegiatan tersebut adalah lahirnya Deklarasi Sorong 2026 sebagai komitmen bersama dalam memperkuat pembangunan berbasis alam, aksi iklim, perlindungan ekosistem, penguatan masyarakat adat, dan pengembangan ekonomi berkelanjutan di Tanah Papua.

Mengakhiri rapat, Julian Kelly Kambu mengajak seluruh pihak untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, kolaborasi, dan sinergi dalam menyukseskan Papeda Summit 2026.

“Kita tidak ingin meninggalkan air mata bagi generasi yang akan datang, tetapi kita ingin meninggalkan mata air. Momentum ini harus menjadi langkah bersama untuk menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan bagi Tanah Papua,” tutupnya.