RRI.CO.ID, Sorong – Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Provinsi Papua Barat Daya, mengelar Rapat Koordinasi Forum Lintas Suku Asli Papua dalam Kelembagaan Dewan Adat Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya. Di hotel belaggri kota Sorong, Sabtu 20 Juni 2026.

Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Atik Rafika, mengatakan bahwa peran Forum Lintas Suku Asli Papua dan Dewan Adat, sangat penting dalam mendukung pembangunan serta peningkatan kapasitas Orang Asli Papua (OAP) di Papua Barat Daya.

Atika mengatakan, Papua memiliki kekhususan yang diakui negara sebagaimana daerah-daerah lain yang memperoleh status khusus di Indonesia, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh, dan Daerah Khusus Jakarta.

“Papua memiliki otonomi khusus yang diakui oleh pemerintah. Ketika kita diakui oleh negara, maka kita harus mampu berkolaborasi dengan pemerintah dan tidak berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.

Atika menjelaskan bahwa salah satu fokus utama pembangunan di Papua Barat Daya adalah peningkatan kapasitas Orang Asli Papua melalui berbagai program yang menyentuh sektor pendidikan, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat.

Ia menyebut visi pembangunan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang dipimpin Gubernur saat ini menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia Orang Asli Papua sebagai prioritas utama.

“Visi pemerintah daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas Orang Asli Papua. Karena itu berbagai program dan kebijakan diarahkan untuk mendukung kemajuan masyarakat Papua di tanahnya sendiri,” katanya.

Menurutnya, pemerintah telah menghadirkan berbagai kebijakan untuk mendukung peningkatan kualitas SDM Papua, termasuk program pendidikan gratis dan dukungan bagi generasi muda yang ingin melanjutkan studi pada bidang-bidang strategis seperti kedokteran dan profesi lainnya.

Melalui forum Forum Lintas Suku Asli Papua, masyarakat adat dapat memperkuat kebersamaan, membangun dialog yang konstruktif, serta menyatukan langkah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah.

“Forum ini menjadi ruang untuk memperkuat semangat persatuan, membangun komunikasi yang baik, serta menyampaikan gagasan dan masukan konstruktif kepada pemerintah,” ujarnya.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap sinergi antara pemerintah, forum lintas suku, dan lembaga adat semakin kuat dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Papua.