Warga Kubar Protes Rencana Kenaikan Tarif PDAM

RRI.CO.ID, Sendawar – Rencana kenaikan tarif air bersih sebesar 9 persen oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sendawar mulai Februari 2026 memicu gelombang protes keras dari warga Kutai Barat.

Masyarakat menilai kebijakan tersebut merupakan langkah sepihak yang membebankan ketidakmampuan manajemen perusahaan dalam menangani masalah teknis dan operasional kepada pelanggan.

Direktur PDAM Tirta Sendawar, Untung Surapati, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung DPRD Kubar, pada Senin 26 Januari 2026, mengungkapkan perusahaan mengalami defisit Rp1.005 per meter kubik air. Hal ini terjadi karena biaya produksi yang melonjak melampaui harga pokok penjualan, ditambah tingginya tingkat kebocoran air, baik secara fisik maupun non-fisik. Sehingga mau tidak mau PDAM mengusulkan agar tarif dinaikan.

"Kalau kita berdagang dan benar-benar rugi, pasti tutup. Rugi yang dimaksud ini karena kami belum bisa mandiri, termasuk untuk upgrade pipa dan lainnya," kata Untung.

BACA JUGA:

Siap-siap Tarif Air PDAM Kubar Naik Mulai Februari 2026

PDAM Tirta Sendawar Usulkan Penyesuaian Tarif Air Minum 9%​

Klaim kerugian manajemen tersebut justru memicu amarah publik. Melalui platform media sosial Facebook RRI SP. Sendawar, warga menumpahkan kritik tajam yang menyoroti rendahnya integritas dan profesionalisme kerja petugas di lapangan. Warga menuding bahwa kerugian tersebut bukan disebabkan oleh tarif yang rendah, melainkan kegagalan PDAM dalam merespons laporan kerusakan infrastruktur secara cepat, khususnya soal kebocoran air.

Hendri, salah satu warga, mengungkapkan bahwa laporan pipa bocor sering kali baru ditindaklanjuti setelah berhari-hari, yang secara langsung menyebabkan volume air terbuang sia-sia dan memicu kerugian. Senada dengan hal itu, Pelora Esteria mengeluhkan laporan pipa pecah di area Simpang Raya RT 4 yang diabaikan petugas sejak tahun 2025 hingga menjadi "kolam abadi" di jalan raya.

BACA JUGA:

PDAM Klaim Rugi, DPRD Kubar: Benahi Dulu Kebocoran​

Warga justru merasa dirugikan oleh tagihan yang membengkak secara tidak wajar. Anatalia Listina mengungkapkan kekecewaannya karena petugas lapangan tidak melakukan pengecekan rutin, menyebabkan tagihan "di luar nalar" hingga berjuta-juta rupiah tanpa verifikasi lapangan yang jelas, terutama di wilayah Jalan Sultan Hasanuddin.

Sementara pengguna jasa, seperti Herkolanus dan Sariyah Yati, menilai jika jajaran direksi dan staf tidak mampu menghitung biaya produksi dan meminimalkan kebocoran, maka mereka dianggap tidak becus bekerja dan sudah sepatutnya mundur dari jabatan.

“Berbanding terbalik dengan nama Dirutnya, kalau tidak sanggup mundur saja,” kata Herkolanus.

“Gimana nggak rugi, kebocoran tidak dibenahi, kilometer rusak tidak diperbaiki sementara pakai trus tapi tiap bulan bayar beban aja, coba hal kayak gitu dibenahi,” tulis akun bernama Chypenk.

“Bilang segala rugi lgi, bilang aja memang mau kasi naik tarif nyaa,” ujar Yoris Arisandi.

BACA JUGA:

Ini Alasan PDAM Tirta Sendawar Usulkan Penyesuaian Tarif 9 Persen​

Pengguna media sosial lainnya seperti Ontoor Apui meminta PDAM jangan main tancap gas naikan tarif karena rugi, “rugi dari mana pelanggan itu rutin bayar tiap bulan bahkan ada yang kaget dengan jumlah bayar yang tidak biasa,” katanya.

“Agak lucu iya kerugian mau dibebankan ke masyrakat, yang lalai itu PDAM sendri,” ucap akun Pengoeet Kubar menyindir pedas manajamen Perumdam.

Tidak hanya itu, kritik mendalam juga disampaikan oleh Christopher Betlehem Karambut yang menyoroti kelemahan sistemik pada BUMN atau BUMD. Ia mengidentifikasi siklus kegagalan yang terus berulang. Mulai dari pendanaan maksimal namun Quality Control lemah, evaluasi yang minim implementasi koreksi, hingga akhirnya berujung pada alasan klasik kekurangan dana operasional yang kembali dibebankan ke masyarakat.

Senada dengan itu, warga dengan nama akun Chypenk menambahkan bahwa pelanggan merasa tertipu karena seringkali bukan air yang dibayar, melainkan angin yang keluar saat air mati, yang tetap memicu putaran meteran air. "Lebih rugi lagi kami pelanggan. Semakin laju (putaran kilometer) semakin mahal bayar," katanya.

BACA JUGA:

Tanpa Subsidi, PDAM Kubar Andalkan Tagihan Pelanggan untuk Operasional​

Masyarakat Kutai Barat kini mendesak pemerintah daerah dan DPRD untuk mengevaluasi secara total kinerja manajemen PDAM Tirta Sendawar sebelum memberikan lampu hijau bagi kenaikan tarif yang dianggap sangat tidak adil bagi konsumen tersebut.