Puskesmas Bentian Besar Mangkrak, Warga: ‘No Viral No Action’

RRI.CO.ID, Sendawar – Warga di Kecamatan Bentian Besar, kabupaten Kutai Barat, melontarkan kritik keras terhadap Dinas Kesehatan, terkait proyek UPT Puskesmas Dilang Puti yang terbengkalai sejak 2023. Masyarakat menuding Dinkes lamban merespons keluhan jika masalah tersebut belum menjadi sorotan publik atau viral di media sosial.

Ketua Kerukunan Dayak Bentian, Wandi, mengungkapkan kekecewaannya terhadap birokrasi yang terkesan pasif. "Memang kami sangat perlu rumah sakit itu, makanya masyarakat yang ada di Bentian meminta supaya proyek mangkrak ini harus diusut seperti rumah sakit Bekokong. Karena kita lihat pemerintahan sekarang itu no viral, no action," ujar Wandi dalam keterangannya kepada RRI, Jumat 23 Januari 2026.

Wandi juga menyindir pernyataan Kepala Dinas Kesehatan sebelumnya yang bersikeras menyatakan proyek pembangunan puskesmas senilai Rp8,4 miliar itu tidak mangkrak. Pihak Dinkes berdalih hanya ada kendala teknis dan berjanji melanjutkan pembangunan pada tahun 2025.

Bagi Wandi, pernyataan tersebut tidak ubahnya "obat pereda sakit gigi."

"Dibuat statement seperti itu, seperti ngasih obat, sakit gigi hari ini sembuh, besok kambuh. Harapan kami sebagai warga Bentian, ini butuh solusi permanen, bukan janji-janji yang tidak terealisasi," ucapnya kritis.

BACA JUGA:

Dinkes Kubar Bantah Telantarkan PKM Dilang Puti

Kekecewaan ini mendorong masyarakat Bentian untuk mengambil langkah lebih serius. Wandi menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam dan berencana melayangkan surat resmi ke instansi terkait, mulai dari Inspektorat hingga aparat penegak hukum.

"Kami mau bersurat ke inspektorat, bahkan sampai ke penegak hukum supaya ini betul-betul dituntaskan. Silakan diproses, tapi harapan kami tidak menghambat progres pembangunan fasilitas kesehatan ini," ujarnya.

Kondisi Bangunan Puskesmas Dilang Puti yang mangkrak sejak 2023. Foto: Dok RRI.

Bagi masyarakat di Kecamatan Bentian Besar dan sekitarnya, ketiadaan puskesmas yang mumpuni memaksa mereka menempuh perjalanan berjam-jam melewati medan yang berat untuk mendapatkan perawatan medis. Ketiadaan fasilitas pertolongan pertama di Puskesmas Dilang Puti yang mangkrak sejak 2023 membuat setiap detik keterlambatan menjadi fatal.

"Ini baru-baru kemarin, pegawai dinas penyuluhan KB meninggal di jalanan, tidak sempat sampai ke RSUD HIS. Ini kan sangat menyulitkan kalau kejadian seperti itu berulang-ulang," ucap Wandi dengan nada getir.

BACA JUGA:

Kronologi Proyek RS Bekokong Versi Kadis Kesehatan Kubar

Wandi menegaskan bahwa kehadiran puskesmas ini juga menjadi tumpuan bagi warga di Kecamatan Siluq Ngurai yang lokasinya berdekatan. "Urgensi kesehatan ini sangat mendesak. Orang sakit itu pasti butuh rumah sakit untuk sembuh, bukan sekadar janji di atas kertas. Rumah sakit ini juga bukan hanya untuk orang Bentian, tapi sebagian masyarakat Siluq Ngurai juga berobat ke sini," katanya.

Masyarakat Bentian Besar terus mendesak pemerintah daerah agar menjadikan penyelesaian puskesmas ini sebagai prioritas hidup-mati, guna menghindari jatuhnya korban jiwa berikutnya di jalanan.

BACA JUGA:

Wabup Kubar Soal Kasus RS Bekokong: No Comment

Jauh sebelum mangkrak, Kepala Dinas Kesehatan Kutai Barat dr. Ritawati Sinaga menegaskan pembangunan Puskesmas (PKM) Bentian Besar seharusnya rampung pada 2023, namun terhenti karena kontraktor gagal menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sehingga kontraknya diputus.

Dia mengaku, CV.Sinar Telen selaku penyedia jasa telah dikenai sanksi blacklist dan membayar denda keterlambatan sesuai perhitungan Inspektorat.

Proyek tidak dilanjutkan pada 2024 karena anggaran belum sempat dibahas, namun Dinkes memastikan pembangunan PKM akan dilanjutkan dan diselesaikan pada 2025 setelah masuk dalam RKA.

“Ini anggarannya sudah masuk RKA kita di tahun 2025, jadi kami pastikan PKM Dilang Puti tetap dilanjutkan,” ucap Rita di kantor Dinkes Kubar, Rabu 23 Oktober 2024 silam.

Ritawati kala itu memastikan pembangunan PKM ini sudah melalui konsultasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi dari Universitas Mulawarman, demi mewujudkan fasilitas kesehatan yang berkualitas. Namun hingga kini, proyek yang menggunakan anggaran sebesar Rp 8,4 miliar itu jalan di tempat.