Menjawab Tantangan Hilirisasi Desa melalui Kemandirian Energi

PERTANIAN dan peternakan merupakan sektor strategis dalam pembangunan nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024 menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyerap 40,76 juta tenaga kerja atau 28,18% dari total 144,64 juta pekerja di Indonesia, menjadi sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar.

Indonesia juga memiliki beragam komoditas unggulan yang tersebar di berbagai daerah, seperti kopi di Aceh, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan; sapi perah di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat; serta kakao, kelapa, dan berbagai komoditas pertanian lainnya yang menjadi penggerak ekonomi pedesaan. Salah satu bentuk kelembagaan yang menopang pengelolaan potensi tersebut adalah Kelompok Tani-Ternak (KTT).

Pada tahun 2023, jumlah KTT di Indonesia mencapai 755.542 kelompok. Sayangnya, sebagian besar masih menjual komoditas dalam bentuk bahan mentah dengan margin keuntungan yang tipis dan posisi tawar yang lemah di hadapan pengepul maupun pasar. Padahal, KTT semestinya tidak hanya menjadi wadah penyaluran bantuan, tetapi juga menjadi pusat hilirisasi dan penciptaan nilai tambah di tingkat desa.

Salah satu wilayah yang memiliki potensi besar adalah Provinsi Jawa Tengah. Provinsi ini memiliki populasi sapi perah sekitar 102 ribu ekor dan menjadi salah satu sentra produksi susu nasional.

Di sisi lain, Jawa Tengah juga merupakan salah satu sentra produksi kopi nasional dengan produksi sekitar 26 ribu ton per tahun, menempati peringkat kedelapan terbesar di Indonesia. Kabupaten Boyolali menjadi salah satu daerah yang memiliki kedua potensi tersebut sekaligus, yaitu sebagai sentra peternakan sapi perah dan pengembangan kopi rakyat.

Namun, sebagaimana banyak daerah lain di Indonesia, sebagian besar susu masih dijual dalam bentuk susu segar dan kopi dipasarkan sebagai biji kopi hijau, sehingga nilai tambah yang dinikmati masyarakat masih terbatas. Di sinilah letak persoalannya, hilirisasi terlalu sering dibicarakan sebagai agenda industri besar, tetapi jarang diposisikan sebagai strategi penguatan ekonomi desa.