KBRN, Samarinda: Ketua DPC MASATA (Masyarakat Sadar Wisata) Kota Bontang, Eko Satrya, menegaskan bahwa Program Wisata Kota Industri bukan sekadar inisiatif sektor pariwisata, tetapi merupakan strategi kolaboratif untuk mewujudkan visi besar “Bontang Kota Industri dan Jasa”. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pentahelix Program Wisata Kota Industri yang digelar sebagai kelanjutan dari hasil MUNAS II MASATA nasional.

Menurut Eko Satrya, penunjukan Bontang sebagai pilot project nasional oleh DPP MASATA menjadi kebanggaan sekaligus tantangan besar.

Eko menyoroti bahwa kekuatan Program Wisata Kota Industri terletak pada sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, komunitas, hingga media. Ia mencontohkan keberhasilan MASATA dalam menggelar Bontang 77 Event 2023 yang dinilainya hanya mungkin terjadi karena kolaborasi yang solid.

“Tanpa komitmen bersama, tak ada satu program pun yang akan mampu bertahan. Oleh karena itu kita ingin sinergi itu terus dirawat, dan wisata industri menjadi wadah baru untuk semua stakeholder bergerak bersama,” ungkap Eko.

MASATA Kota Bontang, lanjut Eko, telah melakukan serangkaian roadshow dan ujicoba aksi ke berbagai stakeholder untuk menyamakan persepsi dan menyusun konsep wisata berbasis edukasi serta pengembangan SDM. Hal ini mendapat dukungan positif, termasuk dari Walikota Bunda Neni dan Wakil Walikota Bung Agus, serta DPRD yang memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat lintas komisi.

Dalam Rakor tersebut, disepakati pula penambahan kata “kota” pada nama program, menjadi Program Wisata Kota Industri, sebagai bentuk penekanan bahwa program ini akar dan basis utamanya adalah identitas Kota Bontang sebagai kota industri.

Eko juga menyambut baik langkah konkret dari Disnaker Kota Bontang yang siap memfasilitasi sosialisasi program dalam ajang Job Fair 2025, sebagai bentuk integrasi langsung program wisata dengan sektor pengembangan SDM dan ketenagakerjaan.

Namun, Eko menggarisbawahi bahwa keberlanjutan program harus didukung regulasi yang kuat. Perlu ada payung hukum yang jelas, dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penganggaran. Harapannya, program ini bisa masuk ke RPJMD atau RPJPD Kota Bontang.