RRI.CO.ID, Samarinda - Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan komitmennya mengawal hasil Musrenbang Kecamatan Samarinda Ilir. Hal itu disampaikannya dalam Musrenbang dan Rembuk Stunting Tahun 2026.

Deni menekankan pentingnya keakuratan data dalam setiap usulan masyarakat. Ia menyebut banyak usulan berpotensi gugur apabila tidak disertai data teknis yang jelas.

“Saya minta Bapak dan Ibu betul-betul memastikan data yang diusulkan valid agar tidak dicoret kembali,” ujar Deni Hakim Anwar, pada Kamis 5 Februari 2026.

Deni menjelaskan, saat ini Kota Samarinda tengah menghadapi efisiensi anggaran. APBD yang sebelumnya berada di angka Rp5,8 triliun kini mengalami penyesuaian menjadi sekitar Rp3,1 triliun.

Menurut Deni, pemotongan transfer keuangan daerah berdasarkan Permenkeu Nomor 29 Tahun 2025 berdampak besar terhadap pembiayaan program pembangunan. Kondisi tersebut menuntut penentuan skala prioritas yang lebih ketat.

“Dalam kondisi efisiensi, usulan yang paling mendasar dan paling dibutuhkan masyarakat harus diutamakan,” katanya.

Meski demikian, Deni memastikan DPRD tetap mengawal aspirasi masyarakat hingga Musrenbang tingkat kota. Ia menyebut komunikasi lintas sektor menjadi kunci agar usulan memiliki kejelasan kewenangan atau landing sektor.

Deni juga mendorong pemerintah daerah untuk mencari alternatif pembiayaan melalui inovasi dan peningkatan pendapatan asli daerah. Keterlibatan dunia usaha melalui program CSR dinilai dapat membantu menopang pembangunan.

Menurutnya Deni forum ini harus menghasilkan program prioritas yang benar-benar dapat direalisasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.