RRI.CO.ID, Samarinda - Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berdampak langsung pada sektor perhotelan di Kota Samarinda. Penurunan aktivitas dan kegiatan pemerintahan dinilai berpengaruh terhadap tingkat hunian hotel dalam beberapa waktu terakhir.

Ketua BPC PHRI Kota Samarinda, Leny Marlina, menyebut kondisi tersebut tidak hanya terjadi di daerah, tetapi juga dirasakan secara nasional. Menurutnya, pelaku usaha perhotelan di berbagai kota menghadapi tantangan serupa akibat berkurangnya belanja pemerintah. “Efisiensi ini terjadi secara nasional, bukan hanya di Kota Samarinda,” ujarnya di salah satu hotel di Samarinda, Sabtu 31 Januari 2026.

Menanggapi situasi tersebut, Leny mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk menghadirkan lebih banyak event berskala nasional maupun regional. Kegiatan tersebut dinilai dapat meningkatkan arus kunjungan dan menggerakkan sektor perhotelan serta restoran.

​Baca juga: PHRI Samarinda Usung Misi Penguatan Organisasi dan Solidaritas

Leny menegaskan Samarinda masih memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas daerah di Kalimantan Timur. Posisi tersebut menjadi modal penting untuk menarik kunjungan dari luar daerah melalui agenda berskala besar.

Selain itu, PHRI Samarinda berencana melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota Samarinda untuk menyampaikan kepengurusan baru serta sejumlah masukan terkait sektor akomodasi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan koordinasi kelembagaan.

Leny juga menyinggung kontribusi sektor perhotelan terhadap pendapatan asli daerah. Sepanjang tahun 2025, kontribusi pajak dari sektor hotel dan restoran di Samarinda tercatat hampir mencapai Rp200 miliar.

Melalui Muscab PHRI ke-IX, Leny menegaskan arah kepemimpinan organisasi untuk menyusun program kerja yang realistis dan adaptif. Program tersebut difokuskan pada penguatan daya tahan industri perhotelan dan restoran di tengah kebijakan efisiensi dan dinamika ekonomi daerah.