RRI.CO.ID, Samarinda - Penutupan dan pembatasan kendaraan bertonase besar di Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu), Samarinda, memicu keluhan dari sopir angkutan logistik. Pembatasan yang diberlakukan lebih awal dari jadwal tersebut dinilai berdampak langsung pada pendapatan sopir truk.

Salah satu sopir logistik, Jarno (73), mengaku mengalami kerugian setelah tidak dapat melintas sesuai rencana. Ia mengatakan informasi yang diterimanya sebelumnya menyebutkan penutupan akan dilakukan pukul 12.00 WITA, namun akses jembatan sudah dibatasi sejak sekitar pukul 10.00 WITA, Kamis 29 Januari 2026.

“Seandainya memang dibilangnya jam 12 siang, kenapa jam 10 sudah ditutup? Kalau mau ditutup, tutup saja semua, Mas. Biar mobil kecil dan besar sama-sama tidak bisa lewat, jangan pilih-pilih,” ujar Jarno.

Ia mengungkapkan, sejak pagi dirinya sudah berada di sekitar lokasi penutupan, namun tidak bisa melanjutkan perjalanan dari Terminal Peti Kemas menuju Jalan Jakarta, Samarinda, akibat pembatasan tersebut.

“Kita ini cari makan buat anak istri, Mas. Dari jam 10 pagi sudah ditutup, kalau harus nunggu sampai jam 10 malam, kita mau bagaimana?” ucapnya.

Jarno menjelaskan, truk yang dikemudikannya mengangkut tawas untuk kebutuhan pengolahan air bersih PDAM. Dalam kondisi normal, ia bisa melakukan satu hingga dua kali perjalanan atau rit dalam sehari.

“Biasanya bisa satu atau dua rit. Satu rit itu Rp500 ribu. Kalau dua rit bisa Rp1 juta,” katanya.

Namun dengan adanya pembatasan kendaraan berat di Jembatan Mahulu, Jarno mengaku kehilangan kesempatan untuk bekerja dan memperoleh penghasilan harian. Sistem pembayaran yang diterimanya pun bersifat per perjalanan.

“Kalau tidak jalan ya rugi, Mas. Setiap jalan baru dibayar. Sekarang ini kita rugi, belum lagi biaya solar,” katanya.

Terkait alasan pembatasan, Jarno mengaku mengetahui bahwa kebijakan tersebut diberlakukan karena Jembatan Mahulu kembali ditabrak tongkang. Meski memahami alasan keselamatan, ia berharap pemerintah dapat memberikan solusi yang lebih jelas bagi sopir logistik.

Menurutnya, kepastian waktu dan kejelasan informasi sangat dibutuhkan agar sopir tidak terus dirugikan akibat kebijakan yang mendadak dan berubah.

“Kalau memang ada pembatasan, kami harap informasinya jelas. Jadi kami bisa atur waktu dan tidak terus dirugikan,” katanya, mengakhiri.