RRI.CO.ID, Samarinda - Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, menegaskan pentingnya memahami perbedaan antara pajak dan retribusi dalam pengelolaan usaha parkir. Penegasan ini disampaikan saat menerima audiensi PT Bahana Security Sistem (BBS Parking) di Balaikota Samarinda, Jumat 23 Januari 2026.

Audiensi tersebut juga menyinggung isu yang sempat ramai di masyarakat terkait kewajiban setoran dari pengelola parkir. Saefuddin menyebut, persoalan tersebut kerap muncul karena adanya kesalahpahaman dalam memahami jenis kewajiban yang harus dibayarkan.

“Oh gini, kalau pajak dan retribusi kan lain. Jadi harus dibedakan, retribusi itu apa, pajak itu apa, kewajiban yang harus diselesaikan,” kata Saefuddin.

Saefuddin menjelaskan kegaduhan yang terjadi sebenarnya bukanlah persoalan besar, melainkan hanya soal miskomunikasi. Menurutnya, jika sejak awal disampaikan kepada pihak yang tepat, maka kesimpangsiuran informasi tidak perlu terjadi.

“Itu bukan rame sebetulnya. Harus disampaikan kepada ahlinya, nanti kalau tidak disampaikan bisa miss,” ujarnya.

Saefuddin mencontohkan, sering kali ada pihak yang merasa sudah membayar kewajiban, tetapi belum jelas jenis pembayaran apa yang dimaksud. Hal inilah yang kemudian memicu perbedaan persepsi antara pengelola dan pemerintah. “Kadang ada yang bilang, ‘oh saya sudah membayar’, tapi yang dibayar itu apa dulu, kan begitu,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Saefuddin juga mengingatkan semua pihak untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing. Menurutnya, keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi dasar penting dalam menciptakan ketertiban dan keadilan. “Introspeksi dalam arti hak dan kewajibannya. Ada hak, ya yang lain ikut, tolong introspeksi juga,” kata Saefuddin.

Melalui audiensi ini, Pemkot Samarinda juga menegaskan komitmennya untuk tetap membuka ruang dialog dengan para pelaku usaha. Tujuannya agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik dan konstruktif.