RRI.CO.ID, Samarinda - Penurunan angka stunting di Kota Samarinda turut menghadapi tantangan kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, dalam Musrenbang dan Rembuk Stunting Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2026.

Ismail menyebut DPRD kerap menerima keluhan dari organisasi perangkat daerah terkait kebijakan efisiensi anggaran. Kondisi tersebut berdampak pada ruang fiskal untuk menjalankan berbagai program sosial.

“Kami di DPRD sering menerima keluhan OPD terkait efisiensi. Ini jadi tantangan tersendiri dalam menjalankan program,” kata Ismail.

Ismail menjelaskan, sektor pendidikan dan kesehatan relatif terlindungi karena bersifat mandatori. Namun, sektor lain harus menyesuaikan dengan kebijakan penghematan anggaran yang berlaku.

Menurut Ismail, kebijakan efisiensi menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan program prioritas. Meski demikian, pelayanan dasar masyarakat harus tetap menjadi perhatian utama.

“Kita diminta mengencangkan ikat pinggang, tapi pelayanan yang menyangkut hak dasar masyarakat tidak boleh terdampak,” ujarnya.

Ismail menegaskan isu stunting tidak boleh dipandang sebagai persoalan lokal semata. Sebagai isu nasional, penanganannya menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Menurut Ismail keberhasilan menekan angka stunting dapat menjadi capaian penting bagi Pemerintah Kota Samarinda. Hal tersebut juga mencerminkan efektivitas sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat.

Ismail menekankan perlunya strategi adaptif di tengah keterbatasan anggaran. Optimalisasi program pencegahan dinilai menjadi langkah rasional untuk menekan angka stunting secara berkelanjutan.