RRI.CO.ID, Samarinda - Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mendorong penguatan pencatatan dan pelaporan kasus gigitan hewan berbisa di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Langkah tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran kasus secara lebih akurat di setiap kabupaten dan kota.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kaltim, Fitnawati, mengatakan sebagian besar puskesmas dan rumah sakit masih belum mencatat kasus gigitan ular secara optimal. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam melakukan evaluasi terhadap jumlah kasus maupun perkembangan kondisi pasien.
“Tantangan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit akibat gigitan ular, sebagian besar puskesmas dan rumah sakit belum mencatat hasil kasus gigitan ular dengan baik,” ujar Fitnawati dalam webinar, pada Senin 21 September 2026.
Menurut Fitnawati, pencatatan dan pelaporan dibutuhkan untuk mengetahui jumlah kasus, kondisi pasien, penanganan yang diberikan hingga kebutuhan antivenom. Data tersebut juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan intervensi dan tindak lanjut pada wilayah dengan jumlah kasus yang tinggi.
Fitnawati menjelaskan, pelaporan kasus dilakukan secara berjenjang. Kasus dari puskesmas dilaporkan kepada Dinas Kesehatan kabupaten atau kota, kemudian diteruskan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, terutama apabila ditemukan kasus yang membutuhkan penanganan segera.
“Untuk pelaporan rutin bulanan kabupaten kota kasus akibat gigitan hewan berbisa dan tumbuhan beracun dilakukan setiap bulan. Puskesmas ke kabupaten kota tanggal 5, kabupaten kota ke Dinas Kesehatan Provinsi tanggal 10,” ujarnya.
Selain pelaporan rutin, kasus yang bersifat urgen diminta segera dikoordinasikan secara berjenjang tanpa menunggu batas waktu pelaporan bulanan. Dinkes Kaltim juga akan menggunakan data tersebut untuk memantau kebutuhan antivenom dan mengevaluasi perkembangan kasus di setiap kabupaten dan kota.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....