Pemkab Berau Perkuat Koordinasi Cegah Kekerasan Perempuan dan TPPO

RRI.CO.ID, Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus memperkuat komitmen dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan (KTP) dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui koordinasi serta kerja sama lintas sektor.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Pertemuan Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Sektor yang digelar di Ruang Rapat RPJMD Lantai I Bapperida Berau, Senin 31 Agustus 2026. Pertemuan tersebut menjadi wadah untuk menyatukan langkah berbagai pihak dalam membangun sistem perlindungan yang lebih efektif bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan.

Dikutip dari laman Pemerintah Kabupaten Berau, Selasa 1 September 2026, pertemuan dibuka Bupati Berau Sri Juniarsih Mas yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Berau Muhammad Said.

Turut hadir unsur Polres Berau, Kejaksaan Negeri Berau, DPPKBP3A, perangkat daerah terkait, para camat, Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb, Ketua TP PKK Berau Sri Aslinda Gamalis, serta perwakilan kecamatan se-Kabupaten Berau.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Sekda Muhammad Said, ditegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah.

“Keberhasilan perlindungan sangat ditentukan oleh sejauh mana kita mampu membangun sistem yang bekerja secara terpadu, cepat, tepat, dan berpihak kepada korban,” ujarnya.

Menurutnya, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan maupun TPPO memerlukan keterlibatan berbagai pihak.

Selain pemerintah daerah, peran aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, pekerja sosial, lembaga layanan, tokoh masyarakat, hingga pemerintah kampung diperlukan untuk membangun sistem perlindungan yang komprehensif.

Koordinasi lintas sektor juga dinilai penting untuk memastikan korban mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan, mulai dari perlindungan, pendampingan, hingga proses penegakan hukum.

Melalui pertemuan tersebut, Pemkab Berau berharap koordinasi antarinstansi semakin kuat. Kualitas pencatatan dan pelaporan kasus juga diharapkan meningkat sehingga setiap kasus dapat ditangani secara cepat, tepat, dan berkeadilan.

Pemkab Berau juga menekankan pentingnya kolaborasi yang berkelanjutan untuk menghadirkan layanan perlindungan yang inklusif, responsif, dan mudah diakses masyarakat.

“Kolaborasi inilah yang akan menghadirkan sistem perlindungan yang inklusif, responsif, mudah diakses, serta benar-benar memberikan rasa aman kepada korban,” katanya.

Pertemuan koordinasi tersebut menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan serta TPPO di Kabupaten Berau.

Dengan koordinasi yang semakin kuat, Pemkab Berau berharap upaya pencegahan dan penanganan kasus dapat berjalan lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan demi menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan.