RRI.CO.ID, Samarinda - Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur menggelar Pertemuan Koordinasi Kesiapsiagaan Menghadapi Penyakit Sensitif Iklim dan Potensi Krisis Kesehatan, pada Rabu 26 Agustus 2026. Dalam kegiatan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur memaparkan pentingnya mitigasi gempa bumi sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis kesehatan.
Pelaksana Harian Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kaltim, Tresna Rosano, mengatakan gempa bumi menjadi salah satu ancaman yang mulai mendapat perhatian di Kalimantan Timur. Selama ini, sebagian masyarakat menilai Kaltim sebagai wilayah yang relatif aman dari ancaman gempa.
Namun, data yang dicatat BPBD menunjukkan adanya sejumlah kejadian gempa di beberapa wilayah sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Tresna menyebut hingga periode tersebut terdapat 56 kejadian gempa bumi yang tercatat di Kalimantan Timur.
“Untuk gempa ini baru bagi kita di wilayah Kalimantan Timur. Padahal sebenarnya ada, dan kami mencatat ada 56 kejadian dari Januari sampai Agustus,” kata Tresna.
Kabupaten Berau menjadi wilayah dengan catatan kejadian terbanyak, yakni 28 kali. Sementara Kabupaten Kutai Timur tercatat mengalami 25 kejadian, Kabupaten Paser dua kejadian, dan Kutai Barat satu kejadian. Menurut Tresna, kejadian gempa di Kutai Barat menjadi catatan tersendiri karena wilayah tersebut berada di kawasan pedalaman.
Tresna mengatakan terdapat dua kota yang menjadi perhatian dalam upaya mitigasi, yakni Balikpapan dan Bontang. Kedua daerah tersebut memiliki sejumlah objek vital yang berpotensi menimbulkan dampak lebih besar apabila terjadi gempa.
Tresna menjelaskan, berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana atau KRB periode 2022-2026, ancaman gempa bumi di Kaltim memiliki kelas bahaya rendah. Namun, tingkat kerentanan, kapasitas, dan risiko masih berada pada kategori sedang sehingga kesiapsiagaan tetap perlu diperkuat.
“Kalau kita tahu jenis bencana yang ada di sekitar kita, kita pasti bisa mengurangi korban maupun kerugian harta benda. Karena itu, pola pembangunan dan kapasitas masyarakat harus terus ditingkatkan,” ujar Tresna.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....