RRI.CO.ID, Samarinda - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Samarinda mendorong agar data ketenagakerjaan terpilah berdasarkan gender dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Perda Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Usulan tersebut disampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Akademik Raperda di Fakultas Syariah UINSI Samarinda.

Staf Bidang Kualitas Hidup Perempuan DP3A Samarinda, Nanang Supratman, mengatakan data terpilah diperlukan untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan perempuan secara lebih akurat. Data tersebut dapat digunakan untuk menganalisis berbagai indikator, termasuk tingkat penyerapan pekerja perempuan dan kondisi sosial ekonomi.

“Yang penting perlu ada pengumpulan data terpilah gender dalam urusan penyelenggaraan ketenagakerjaan,” ujar Nanang pada Senin, 27 Juli 2026.

Menurut Nanang, data ketenagakerjaan idealnya tidak hanya dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Data juga dapat dikembangkan berdasarkan kelompok usia dan indikator lain yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai analisis pembangunan.

Nanang menjelaskan, ketersediaan data terpilah akan membantu organisasi perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran. Data tersebut juga dinilai penting dalam mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah.

"Selain penguatan data, DP3A juga mendorong adanya afirmasi yang lebih konkret terhadap perempuan dalam mengakses kesempatan kerja. Langkah tersebut dinilai penting karena kondisi penyerapan tenaga kerja perempuan perlu terus dipantau dan ditingkatkan," kata Nanang.

Nanang berharap usulan tersebut dapat dipertimbangkan dalam penyusunan Raperda ketenagakerjaan yang baru. Menurutnya, pengaturan yang lebih jelas dapat memperkuat komitmen terhadap kesetaraan gender dan perlindungan kelompok rentan dalam dunia kerja. (zul)