RRI.CO.ID, Samarinda - Wali Kota Samarinda Andi Harun memberikan klarifikasi terkait pernyataan yang menyebut Pemerintah Kota Samarinda tidak mampu membayar biaya listrik sehingga lampu di Jembatan Mahkota II atau Jembatan Ahmad Amin tidak menyala. Ia menegaskan, padamnya lampu tersebut bukan disebabkan persoalan kemampuan keuangan daerah, melainkan karena kabel penerangan dicuri.

Andi Harun menyampaikan klarifikasi tersebut pada Kamis 23 Juli 2026, setelah informasi mengenai kondisi lampu jembatan menjadi perhatian publik. Ia menilai informasi yang tidak melalui proses verifikasi dapat menimbulkan persepsi keliru terhadap kinerja pemerintah daerah.

“Saya harus bantah pernyataan Pak Gubernur bahwa tidak menyalanya lampu di Jembatan Ahmad Amin itu bukan karena kita tidak mampu bayar. Pak Gub, karena kabelnya dicuri, Bos,” kata Andi Harun.

Menurut Andi Harun, pelaku pencurian kabel telah ditangkap oleh jajaran Polresta Samarinda. Namun, penggantian kabel tidak dapat dilakukan secara langsung karena pengadaannya menggunakan anggaran daerah dan harus melalui mekanisme APBD serta persetujuan DPRD.

Dalam kesempatan tersebut, Andi Harun juga menanggapi isu mengenai utang Pemerintah Kota Samarinda. Ia mengakui pemerintah daerah memiliki utang, tetapi menilai persoalan utang harus dilihat dari bagaimana kewajiban tersebut dikelola dan digunakan untuk mendukung pembangunan.

“Kalau ada utang, berarti ada pembangunan jalan. Yang salah itu kalau berutang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

Andi Harun menegaskan, perbandingan kondisi keuangan daerah juga perlu dilakukan secara objektif dengan melihat besaran APBD yang dikelola pemerintah daerah. Menurutnya, dampak pembangunan tidak dapat dinilai hanya dari ada atau tidaknya utang, tetapi juga dari skala anggaran dan program pembangunan yang dijalankan.

Wali Kota pun meminta para pejabat publik melakukan tabayun atau pemeriksaan terhadap informasi yang diterima sebelum menyampaikannya kepada masyarakat. Andi Harun bahkan menyatakan Pemerintah Kota Samarinda terbuka menerima dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memperkuat pembangunan di Kota Samarinda. (zul)