Cakra Nagara: Pembangunan IKN Ditargetkan Rampung Akhir 2027

RRI.CO.ID, Nusantara - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan perkembangan sebagai bagian dari upaya pemerintah mewujudkan ibu kota politik Indonesia. Saat ini, pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif menjadi fokus utama setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025. Proyek tersebut ditargetkan selesai pada akhir 2027 atau awal 2028 sehingga fungsi IKN sebagai pusat pemerintahan dapat berjalan secara utuh.

Hal itu disampaikan Direktur Sarana dan Prasarana Dasar IKN yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pengelolaan Gedung, Kawasan, dan Perkotaan, Cakra Nagara. Ia menjelaskan, pembangunan tersebut merupakan amanat langsung dari pemerintah.

"Saat ini berdasarkan Perpres Nomor 79 Tahun 2025 bahwa IKN akan menjadi ibu kota politik," ujar Cakra dalam wawancara bersama RRI. Kamis 2 Juli 2026.

Ia menambahkan, pemerintah memperoleh mandat dari Presiden Republik Indonesia untuk menyelesaikan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif sesuai target yang telah ditetapkan. "Kami mendapatkan mandat dari Presiden Republik Indonesia melalui Perpres Nomor 79 Tahun 2025 untuk menyelesaikan pembangunan legislatif dan yudikatif," kata Cakra.

Menurutnya, penyelesaian kedua kawasan tersebut menjadi langkah penting agar seluruh fungsi pemerintahan dapat beroperasi di IKN. "Pembangunan legislatif dan yudikatif ini diharapkan akan selesai di akhir tahun 2027 atau awal tahun 2028," ucapnya.

Setelah pembangunan rampung, IKN akan memiliki tiga unsur utama penyelenggaraan negara, yakni kawasan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan demikian, status IKN sebagai ibu kota politik Indonesia dapat berfungsi secara lengkap sesuai dengan rencana pemerintah.

Mengenai progres pembangunan, Cakra menjelaskan proyek tersebut menggunakan skema pekerjaan selama dua tahun. Tahapan awal difokuskan pada proses perencanaan yang berlangsung sekitar tiga hingga empat bulan sebelum memasuki tahap konstruksi. "Proyek ini memang merupakan proyek dua tahunan. Perencanaannya sekitar tiga sampai empat bulan dan sekarang sudah memasuki tahap pelaksanaan," ujar Cakra.

Hingga saat ini, progres fisik pembangunan diperkirakan telah mencapai sekitar lima persen. "Pelaksanaan saat ini sekitar lima persen progres fisik. Perencanaan dilakukan pada Januari hingga April, kemudian mulai Mei dan Juni memasuki tahap pelaksanaan," katanya.

Pemerintah optimistis target penyelesaian pembangunan dapat tercapai sesuai jadwal. Dengan penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif tersebut, pemerintah berharap IKN dapat berfungsi sebagai pusat pemerintahan nasional yang lengkap sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di Indonesia. "InshaAllah targetnya selesai pada akhir Desember 2027," ucap Cakra mengakhiri.