RRI.CO.ID, Samarinda - PT PLN (Persero) UP3 Samarinda masih melakukan evaluasi terkait kemungkinan pemberian kompensasi kepada pelanggan yang terdampak pemadaman listrik bergilir. Kompensasi tersebut mengacu pada ketentuan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diatur pemerintah.

Manager PLN UP3 Samarinda Adrian Sitompul menjelaskan kompensasi hanya dapat diberikan apabila durasi dan frekuensi pemadaman telah melampaui batas standar pelayanan yang ditetapkan dalam regulasi. Saat ini, PLN masih melakukan perhitungan terhadap kondisi masing-masing pelanggan.

"Kalau pelayanan kami sudah melebihi batas Tingkat Mutu Pelayanan, maka ada mekanisme kompensasi yang memang sudah diatur dalam peraturan pemerintah," kata Adrian. Dikutip RRI, Selasa 30 Juni 2026.

Adrian menyebutkan, ketentuan kompensasi tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017. Namun, penentuan kompensasi tidak dilakukan secara umum, melainkan berdasarkan evaluasi terhadap setiap pelanggan.

Menurut Adrian, pola pemadaman yang diterapkan saat ini sengaja diatur agar pelanggan tidak mengalami pemadaman setiap hari. Dengan skema tersebut, PLN berharap batas TMP tidak terlampaui sehingga dampak terhadap masyarakat dapat diminimalkan.

Di sisi lain, Adrian mengakui pemadaman bergilir memberikan dampak negatif terhadap citra perusahaan. Sebagai penyedia layanan publik, PLN menyadari adanya ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat dan pelaku usaha.

"Kalau bagi PLN, kerugian terbesar tentu dari sisi citra pelayanan. Kami memahami masyarakat terdampak dan kami menyampaikan permohonan maaf karena belum bisa memberikan pelayanan terbaik," ujarnya.

PLN memastikan evaluasi terhadap layanan terus dilakukan sambil menunggu proses perbaikan pembangkit selesai. Perusahaan berharap kondisi kelistrikan di Kalimantan Timur dapat kembali normal sebelum akhir Juli 2026. (zul)