Rudy Mas'ud: Ketergantungan pada SDA Picu Perlambatan Ekonomi Kaltim

  • 27 Jun 2026 08:58 WIB
  •  Samarinda

RRI.CO.ID, Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud, menilai Kalimantan Timur tidak bisa terus mengandalkan sektor ekstraktif sebagai penopang utama perekonomian. Menurutnya, daerah yang kaya sumber daya alam ini harus mulai beralih ke ekonomi yang lebih beragam agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

Rudy mengatakan, Kaltim selama ini menjadi salah satu daerah penghasil energi terbesar di Indonesia. Namun, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Kalimantan Timur sudah lama menjadi sumber energi. Bukan hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk negara lain. Karena itu masyarakat Kalimantan Timur harus bangga dengan daerahnya," ujarnya saat Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Samarinda, Kamis, 25 Juni 2026.

Ia menjelaskan, sekitar 61 persen produksi batu bara nasional berasal dari Kalimantan Timur. Selain itu, sekitar 30 persen produksi minyak dan gas nasional juga dihasilkan dari Bumi Etam.

Rudy melanjutkan, Kalimantan Timur memiliki sekitar tiga juta hektare perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan 22 juta ton tandan buah segar (TBS) atau sekitar 4,8 hingga 5,2 juta ton crude palm oil (CPO) setiap tahun. Di sisi lain, Kalimantan Timur pun mempunyai kawasan hutan seluas sekitar 8,5 juta hektare.

Kendati memiliki sumber daya alam yang melimpah, Rudy mengakui pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami perlambatan.

"Harusnya ini memberikan dampak pertumbuhan ekonomi kita untuk kesejahteraan masyarakat kita. Tapi catatan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sekitar 6,19 persen. Tahun 2025 turun menjadi 4,53 persen. Hari ini untuk triwulan pertama menjadi sekitar 2,99 persen," kata Rudy.

Menurutnya, melemahnya ekonomi Kaltim disebabkan oleh fokus daerah yang masih bergandung pada kegiatan ekonomi ekstraktif. Ketika sektor ini melambat, pertumbuhan ekonomi ikut terdampak.

Selain itu, ia menilai kondisi tersebut diperparah dengan meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan data yang diterimanya, hingga Mei 2026 terdapat sekitar 11.070 pekerja yang terdampak PHK di Kalimantan Timur.

Sebagai alternatif, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kini mulai mendorong transformasi ekonomi dari yang selama ini bertumpu pada sumber daya alam menuju ekonomi hijau dan ekonomi biru. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan sumber pertumbuhan baru yang lebih berkelanjutan.

"Sumber daya alam suatu saat akan habis. Karena itu yang harus kita bangun adalah sumber daya manusianya. Kalau SDM unggul, kita akan mampu mengejar ketertinggalan," ujar Rudy Mas'ud, mengakhiri.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....