RRI.CO.ID, Samarinda - Kegiatan Penguatan Kapasitas HAM dan Uji Publik Rancangan Undang-Undang HAM di Universitas Mulawarman, Selasa 23 Juni 2026, diwarnai aksi penyampaian aspirasi oleh sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mulawarman atau BEM Unmul. Aksi tersebut ditujukan langsung kepada Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto, yang hadir sebagai narasumber utama.

Dalam penyampaian aspirasinya, Presiden BEM Unmul, Hiththan Hersya Putra, menyoroti sejumlah persoalan HAM yang dinilai masih terjadi di Kalimantan Timur. Ia menyebut berbagai kasus yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan hingga pembatasan ruang penyampaian pendapat masyarakat.

Menurut Hiththan, mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka dalam forum akademik. Ia menilai kebebasan berpendapat dan mimbar akademik harus dijamin sebagai bagian dari praktik demokrasi dan penghormatan terhadap HAM.

Di hadapan peserta kuliah umum, Hiththan juga menyinggung data korban di kawasan tambang yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Ia menegaskan bahwa berbagai persoalan HAM di daerah harus menjadi prioritas penyelesaian negara.

“Bagaimana kemudian berdasarkan data yang saya kutip, ada puluhan korban di kawasan tambang. Bagaimana kemudian penyampaian aspirasi kami terus dibatasi dan bagaimana kondisi hak asasi manusia hari ini di Indonesia,” kata Hiththan dalam forum tersebut.

Selain menyoroti kasus-kasus HAM di daerah, mahasiswa juga menyampaikan sejumlah catatan terhadap substansi revisi Undang-Undang HAM yang sedang dibahas pemerintah. Mereka mempertanyakan sejumlah perubahan pasal yang dinilai perlu mendapat kajian lebih mendalam.

Menanggapi hal tersebut, Mugiyanto mengaku tidak mempermasalahkan kritik yang disampaikan. Ia justru berterima kasih karena mahasiswa terus mengingatkan pemerintah terhadap berbagai persoalan yang masih terjadi.

“Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan mahasiswa yang menyampaikan sikapnya kepada Wakil Menteri HAM di forum ini. Persoalan-persoalan yang disampaikan memang menjadi tanggung jawab kami untuk diselesaikan,” ujar Mugiyanto.

Mugiyanto menjelaskan sejumlah kasus yang disoroti mahasiswa, termasuk persoalan masyarakat terdampak pembangunan dan aktivitas korporasi, saat ini menjadi perhatian Kementerian HAM. Pemerintah disebut terus melakukan berbagai langkah untuk mencari solusi dan penyelesaian.

Menurut Mugiyanto, ruang demokrasi harus terus dijaga dan dirawat bersama. Ia berharap mahasiswa tetap kritis, namun tetap mengedepankan dialog yang konstruktif dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.