Waketum MUI: MUI Kaltim Harus Jadi Pelayan Umat dan Mitra Kritis Pemerintah

RRI.CO.ID, Samarinda - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH Muhammad Cholil Nafis, mengingatkan pengurus MUI Kalimantan Timur yang baru dikukuhkan agar menjadi pelayan umat sekaligus mitra pemerintah yang mampu menjaga kepentingan masyarakat.

Pesan tersebut ia sampaikan usai mengukuhkan Pengurus MUI Kalimantan Timur Masa Bakti 2025-2030 di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Selasa, 23 Juni 2026.

"Mudah-mudahan mereka menjadi pengurus yang mengurus. Karena kadang-kadang setelah jadi pengurus malah jadi urusan kalau mereka tidak mengurus sehingga ini bagian dari komitmen mereka untuk berkhidmat kepada masyarakat, kepada umat." ujarnya.

Menurut Cholil, MUI juga memiliki tugas menjembatani aspirasi masyarakat kepada pemerintah agar kebijakan yang diambil tetap berpihak kepada kepentingan umat. Ia menegaskan MUI harus mampu menjalankan dua peran sekaligus, yakni sebagai pelayan umat dan mitra strategis pemerintah.

"Kita berharap mereka menjadi khodimul ummah atau pelayan umat, sekaligus menjadi mitra pemerintah yang sebaik-baiknya," ucapnya.

Meski demikian, Cholil mengingatkan bahwa menjadi mitra pemerintah tidak berarti selalu membenarkan seluruh kebijakan yang diambil. Menurutnya, MUI tetap harus memberikan masukan apabila menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki.

Namun, penyampaian kritik tersebut harus dilakukan dengan cara yang baik, santun, dan mengedepankan hikmah sebagaimana peran ulama dalam masyarakat.

"Menjadi teman pemerintah bukan berarti membenarkan semua meskipun salah. Yang benar harus didukung, sementara yang keliru perlu diluruskan dengan cara yang baik," kata Cholil.

Di sisi lain, ia juga berharap pembangunan yang berlangsung di Kalimantan Timur dapat berjalan seimbang antara kemajuan fisik dan pembangunan moral masyarakat. Menurutnya, perkembangan daerah yang semakin pesat, termasuk hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN), tidak boleh menghilangkan nilai-nilai yang selama ini hidup di tengah masyarakat.

Cholil menilai modernisasi, globalisasi, dan masuknya masyarakat dari berbagai daerah merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Namun, kondisi tersebut harus diimbangi dengan upaya menjaga nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal.

"Kemajuan pembangunan harus seiring dengan kemajuan moral dan nilai yang dimiliki Kalimantan Timur. Jangan sampai budaya yang sudah baik justru luntur karena perubahan yang terjadi," ujarnya, menghakhiri.