Jumlah Perempuan di Parlemen Rendah, IDG Samarinda Tertahan di Peringkat Enam

RRI.CO.ID, Samarinda - Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen menjadi penyebab utama Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Samarinda masih tertahan di peringkat enam dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur berdasarakan data terakhir antara tahun 2022-2024. Hal itu diungkapkan Fasilitator Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Samarinda, Nanang Supratman.

Nanang mengatakan, secara umum indikator pemberdayaan perempuan di Samarinda sebenarnya menunjukkan tren positif. Namun, capaian tersebut belum mampu mendongkrak IDG karena minimnya jumlah perempuan yang duduk di parlemen.

"Kalau dikatakan IDG kita rendah, iya betul. Tapi masalah utamanya adalah pada keterwakilan perempuan di parlemen. Sementara perempuan sebagai tenaga manajerial dan sumbangan pendapatan perempuan justru cenderung naik," ujarnya, dikutip Selasa, 9 Juni 2026.

Nanang menjelaskan, IDG dibentuk oleh tiga indikator, yakni keterwakilan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional atau manajerial, serta kontribusi pendapatan perempuan.

Dari ketiga indikator tersebut, tantangan Samarinda ada pada aspek politik. Ia menuturkan, jumlah anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Samarinda periode 2024-2029 hanya empat orang dari total 45 kursi atau sekitar 8,89 persen.

Jumlah tersebut menurun dibanding periode sebelumnya yang mencapai tujuh anggota perempuan atau sekitar 15,56 persen.

"Dimensi parlemen di Samarinda memang turun tajam, itu fakta yang harus kita akui. Sebelumnya ada tujuh anggota dewan perempuan, sekarang tinggal empat," kata Nanang.

Menurutnya, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen. Mulai dari kompetisi politik yang semakin ketat, dukungan partai yang belum optimal, beban ganda perempuan dalam keluarga, hingga budaya politik patriarki yang masih kuat.

Ia juga menyoroti penempatan nomor urut calon legislatif perempuan yang tidak berada pada posisi strategis. Padahal, berdasarkan berbagai hasil survei nasional, peluang terpilih lebih besar dimiliki calon yang berada pada nomor urut satu atau dua.

"Survei nasional menunjukkan mayoritas anggota dewan perempuan yang terpilih berada di nomor urut strategis. Dan itu juga terlihat di Samarinda, anggota dewan perempuan yang terpilih rata-rata berada di nomor urut satu atau dua," ujarnya.

Selain itu, tingginya biaya politik juga menjadi tantangan tersendiri. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), kemampuan ekonomi perempuan secara umum masih lebih rendah dibanding laki-laki sehingga mempengaruhi kemampuan membangun jaringan politik dan melakukan sosialisasi kepada pemilih.

Laki-laki, kata Nanang, menghabiskan uang setahun sekitar Rp20 juta, sedangkan pengeluaran perempuan per tahun sekitar Rp10 juta. Meski demikian, ia optimis keterwakilan perempuan di parlemen dapat terus meningkat pada pemilu mendatang.

"Pelan-pelan paling tidak Samarinda bisa mencapai 20 sampai 25 persen anggota dewan perempuan. Kalau semakin banyak perempuan di parlemen, suara dan kepentingan perempuan juga akan lebih mudah diperjuangkan," ucapnya, mengakhiri.