BLT Kemiskinan Daerah PPU 2026 Mulai Disalurkan untuk 405 KPM

RRI.CO.ID, Penajam Paser Utara- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kemiskinan Daerah Tahun 2026 sebagai upaya menekan angka kemiskinan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok di tengah tekanan ekonomi.

Penyaluran bantuan dilakukan secara simbolis oleh Bupati PPU Mudyat Noor di Kantor Bankaltimtara Cabang Penajam, Selasa 2 Juni 2026.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah PPU Tohar, unsur Forkopimda, jajaran Bankaltimtara Cabang Penajam, para asisten, staf ahli bupati hingga sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU.

Mudyat Noor mengatakan program bantuan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan Instruksi Presiden Republik Indonesia terkait percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Menurutnya, pemerintah daerah terus berupaya menjalankan berbagai strategi penanggulangan kemiskinan, mulai dari pengurangan beban pengeluaran masyarakat hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi warga.

“Pemerintah daerah terus berupaya menjalankan berbagai strategi penanggulangan kemiskinan, baik melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat maupun penurunan kantong-kantong kemiskinan,” ujarnya.

Ia menjelaskan sejak 2023 Pemkab PPU melalui Dinas Sosial telah menjalankan sejumlah program bantuan sosial seperti BLT Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem atau PPKE, BLT Kemiskinan Daerah, bantuan permakanan bagi masyarakat terlantar hingga bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas.

Pada 2026, bantuan kembali diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin yang belum menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia maupun BLT Dana Desa.

Sebanyak 405 Keluarga Penerima Manfaat atau KPM menerima bantuan sebesar Rp270 ribu per bulan yang disalurkan sekaligus untuk enam bulan pertama periode Januari hingga Juni 2026. Dengan demikian, masing-masing penerima memperoleh bantuan sebesar Rp1.620.000.

“Melalui bantuan ini diharapkan masyarakat dapat terbantu memenuhi kebutuhan pokoknya dan lebih fokus meningkatkan taraf hidup sehingga dapat terhindar dari kemiskinan ekstrem,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten PPU Ainie menjelaskan penyaluran bantuan dilakukan setelah proses verifikasi dan evaluasi data penerima menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN.

Ia mengatakan sebelumnya terdapat 743 usulan keluarga penerima dari desa dan kelurahan se-Kabupaten PPU. Namun setelah proses evaluasi dan re-evaluasi, ditetapkan sebanyak 407 KPM sebagai penerima bantuan.

“Setelah penetapan terdapat dua KPM meninggal dunia dengan KK tunggal sehingga jumlah penerima yang disalurkan menjadi 405 KPM,” ucapnya.

Adapun rincian penerima bantuan terdiri dari Kecamatan Penajam sebanyak 274 KPM, Kecamatan Waru 36 KPM, Kecamatan Sepaku 54 KPM dan Kecamatan Babulu sebanyak 41 KPM.

Menurut Ainie, penyaluran bantuan dilakukan melalui Bankaltimtara. Sebanyak 191 KPM sebelumnya telah memiliki rekening, sedangkan 214 KPM lainnya dibuatkan rekening baru secara serentak di kantor cabang maupun kantor cabang pembantu Bankaltimtara di empat kecamatan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, angka kemiskinan di Kabupaten PPU dalam beberapa tahun terakhir terus menunjukkan penurunan. Pada 2023 angka kemiskinan tercatat sebesar 6,97 persen atau 11.190 jiwa, kemudian turun menjadi 6,69 persen pada 2024 dan kembali turun menjadi 5,78 persen atau sekitar 9.340 jiwa pada 2025.

Pemerintah Kabupaten PPU berharap program bantuan sosial tersebut dapat membantu mempercepat penurunan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap.