IKN Tumbuh, Desa di PPU Diminta Siapkan Produk Unggulan

RRI.CO.ID, Peenajam Paser Utara - Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor meminta pemerintah desa segera memetakan dan mengembangkan potensi lokal di wilayah masing-masing agar mampu memenuhi kebutuhan pasar yang terus tumbuh di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut Mudyat, pembangunan IKN membuka peluang ekonomi yang besar bagi desa-desa di sekitar kawasan ibu kota baru. Karena itu, pemerintah desa diminta tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat sektor produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami minta pemerintah desa memetakan dan menyiapkan potensi wilayah masing-masing agar mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan pasar di kawasan IKN," ujarnya pada Minggu 31 Mei 2026. Ia menjelaskan penggunaan Dana Desa perlu diarahkan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian, perikanan, hingga penguatan usaha desa yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurutnya, peluang yang muncul dari pembangunan IKN hanya dapat dimanfaatkan apabila desa mampu membangun kemandirian ekonomi dan memiliki produk unggulan yang bernilai jual. Selain meningkatkan pendapatan masyarakat, penguatan ekonomi desa juga dinilai dapat membuka lapangan pekerjaan baru di tingkat lokal sehingga manfaat pembangunan IKN dapat dirasakan lebih luas oleh warga sekitar.

"Dana Desa harus dimanfaatkan untuk mendukung sektor produktif seperti pertanian, perikanan, hingga penguatan BUMDes. Infrastruktur penting, tetapi ekonomi masyarakat juga harus kuat," katanya. Mudyat juga mengingatkan pemerintah desa untuk memperkuat kolaborasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan agar program yang dijalankan sesuai kebutuhan warga.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan desa, Pemerintah Kabupaten PPU mengalokasikan sekitar Rp110 miliar Dana Desa yang bersumber dari APBD 2026 untuk 30 desa. Selain itu, desa-desa di PPU juga menerima Dana Desa dari APBN 2026 sekitar Rp9 miliar. Dengan dukungan anggaran tersebut, pemerintah daerah berharap desa-desa di PPU mampu meningkatkan daya saing dan menjadi bagian dari rantai pasok kebutuhan di kawasan IKN.