RRI.CO.ID, Samarinda - Voice of Democracy Indonesia (Vodem.id) kembali menggelar Sekolah Politik Perempuan keempat bertajuk “Dari Suara Perempuan Menuju Kebijakan Publik yang Inklusif” pada Minggu, 24 Mei 2026 di Nutrihub, Jalan Juanda, Kelurahan Air Hitam, Kecamaatan Samarinda Ulu. Berbeda dari pelaksanaan sebelumnya, sekolah politik kali ini menghadirkan langsung para pemangku kebijakan dan pegiat isu perempuan untuk membahas tantangan perempuan dalam politik hingga kebijakan publik di Samarinda.

Founder Vodem.id, Jhon Ias Ganesa, mengatakan Sekolah Politik Perempuan keempat menjadi kegiatan lanjutan setelah pihaknya menerima banyak masukan dan hasil diskusi dari tiga kegiatan sebelumnya.

"Kita sudah melaksanakan tiga kali kegiatan. Sekolah Politik Perempuan pertama mengundang Pemenang Championship Gender tahun 2025, Rega Armella. Lanjut yang kedua ada Safaranita Nur, dosen FISIP Universitas Mulawarman. Ketiga, ada Mareta Sari dariJaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur. Dia mengangkat terkait pentingnya ekofeminisme terhadap pembuat kebijakan publik," ujar Jhon, menjelaskan.

Adapun empat pembicara yang hadir, yakni Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Samarinda Yosua Laden, Ketua Tim Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Dardanella Y. Sartika, serta Fasilitator Pengarusutamaan Gender Kota Samarinda Nanang Supratman.

Dalam diskusi tersebut, Sri Puji Astuti memaparkan peran DPRD dalam mendorong kebijakan publik yang inklusif terhadap perempuan. Ia juga menyinggung masih banyaknya usulan masyarakat terkait kesetaraan gender, perlindungan hingga pemberdayaan perempuan yang diterima saat reses.

Sementara itu, Yosua Laden menjelaskan pentingnya suara perempuan dalam pemilu serta dampak praktik politik uang terhadap minimnya keterwakilan perempuan di parlemen.

Di sisi lain, Nanang Supratman memaparkan kondisi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kalimantan Timur dan alasan posisi perempuan di berbagai sektor masih belum cukup kuat.

Tak hanya membahas politik dan kebijakan publik, kegiatan tersebut juga mengangkat isu perlindungan perempuan dari kekerasan seksual. Dalam sesi diskusi, Dardanella Y. Sartika memberikan pemahaman mengenai kekerasan seksual serta langkah yang dapat dilakukan korban, termasuk pentingnya melapor agar kasus dapat ditangani.

Melalui rangkaian diskusi itu, Jhon berharap Sekolah Politik Perempuan tidak hanya menjadi ruang berbagi gagasan, tetapi juga mampu mendorong keberanian perempuan untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan publik.

“Kami berharap sekolah politik perempuan ini tidak berhenti sampai di sini saja, tetapi bisa terus berjalan dan berdampak bagi perempuan,” ujarnya, mengakhiri.