RRI.CO.ID, Samarinda- Kesejahteraan guru swasta di Kota Samarinda menjadi sorotan Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi. Menurutnya, masih banyak tenaga pendidik di sekolah swasta menerima gaji jauh di bawah Upah Minimum Kota atau UMK, padahal mereka memiliki peran penting dalam menjaga kualitas pendidikan daerah.

Hal itu disampaikan Ismail Latisi usai menghadiri kegiatan Launching Karya dan Berbagi Praktik Baik Pendidikan dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional 2026 di Aula Lantai 4 Disdikbud Samarinda, Jum'at 22 Mei 2026.

Menurutnya, persoalan kesejahteraan guru menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi kualitas proses belajar mengajar di sekolah. Semakin baik kesejahteraan guru, maka semakin baik pula kualitas pendidikan yang dapat diberikan kepada peserta didik.

“Kalau kita berbicara kualitas mutu pendidikan, salah satu di antaranya ditunjang dari kesejahteraan guru,” ujarnya.

Ismail mengatakan untuk guru di sekolah negeri, kondisi kesejahteraan dinilai relatif lebih baik karena telah mendapat dukungan sertifikasi dan berbagai insentif dari pemerintah. Namun kondisi berbeda masih banyak dialami guru di sekolah swasta.

Ia mengungkapkan masih terdapat guru swasta di Samarinda yang menerima gaji di bawah Rp1 juta per bulan, jauh dari angka UMK Samarinda yang saat ini berada di kisaran Rp3,7 juta.

“Tidak sedikit guru-guru swasta yang gajinya masih di bawah satu juta rupiah,” katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan serius dunia pendidikan karena guru yang belum sejahtera berpotensi menghadapi tekanan ekonomi yang memengaruhi kenyamanan dan kualitas mengajar di kelas.

“Ketika gurunya sejahtera, gurunya nyaman, maka proses belajar mengajar di sekolah juga akan nyaman dan berdampak baik bagi siswa,” ucapnya.

Karena itu, Ismail meminta Pemerintah Kota Samarinda tidak hanya fokus memperhatikan sekolah negeri, tetapi juga memberi perhatian lebih terhadap guru di sekolah swasta, khususnya tenaga honorer.

Ia mendorong agar insentif pendidikan yang dimiliki pemerintah daerah dapat dirasakan lebih merata oleh guru swasta sehingga kesejahteraan mereka meningkat.

Selain kesejahteraan, Ismail juga menyoroti pentingnya mempermudah proses administratif guru untuk mendapatkan Pendidikan Profesi Guru atau PPG dan sertifikasi.

Menurutnya, kemudahan akses sertifikasi akan membantu meningkatkan kompetensi sekaligus kesejahteraan tenaga pendidik di Samarinda.

“Guru-guru swasta juga harus dipermudah urusan administratif untuk PPG dan sertifikasinya supaya kesejahteraannya meningkat,” katanya.

Ia menilai pembangunan pendidikan yang berkualitas tidak hanya berbicara soal fasilitas sekolah atau kurikulum, tetapi juga bagaimana negara mampu menghadirkan rasa aman dan layak bagi tenaga pendidik.

Menurutnya, guru merupakan pondasi utama pembangunan sumber daya manusia, sehingga perhatian terhadap kesejahteraan mereka menjadi investasi jangka panjang bagi masa depan pendidikan Samarinda.