RRI.CO.ID, Samarinda – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Samarinda mendorong seluruh instansi pemerintah di Kalimantan Timur mempercepat realisasi belanja negara, khususnya pada sektor kesehatan, agar manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dapat segera dirasakan masyarakat.

Kepala KPPN Samarinda Hariyanto mengatakan, percepatan belanja pemerintah menjadi salah satu strategi penting dalam pelaksanaan APBN 2026 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Pemerintah selalu mengamanahkan agar pelaksanaan atau eksekusi belanja APBN segera dilakukan sejak awal tahun anggaran,” katanya dalam kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dan Peran APBN dalam Pengawasan OOT di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda, Selasa 19 Mei 2026.

Menurut Hariyanto, pemerintah tidak ingin realisasi anggaran menumpuk pada akhir tahun karena dapat menghambat efektivitas program dan dampak ekonomi di masyarakat.

Dalam materi yang dipaparkan KPPN Samarinda, strategi pelaksanaan anggaran 2026 difokuskan pada percepatan realisasi belanja dan pencapaian target prioritas Presiden.

Langkah tersebut meliputi akselerasi realisasi belanja modal, percepatan kontrak pengadaan barang dan jasa, peningkatan kualitas belanja serta disiplin fiskal.

Hariyanto menjelaskan, pemerintah juga meminta seluruh instansi mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, terutama yang berkaitan dengan program prioritas nasional.

“Kalau bisa sampai akhir semester pertama sudah dilakukan kontrak, jangan lewat bulan Juni,” ujarnya.

Ia mengatakan, percepatan realisasi anggaran penting agar perputaran ekonomi daerah berjalan lebih cepat dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.

Menurutnya, setiap rupiah APBN harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk dalam sektor kesehatan dan pengawasan obat-obatan tertentu.

Dalam pemaparannya, KPPN Samarinda juga menekankan pentingnya ketepatan waktu pembayaran setelah kegiatan atau pengadaan selesai dilaksanakan.

Hariyanto mengatakan, pelaporan dan pencairan anggaran yang cepat akan membantu efektivitas realisasi belanja negara secara nasional.

“Sepanjang belum dilakukan pembayaran, itu masih belum masuk dalam realisasi belanja kita,” katanya.

Selain percepatan belanja, pemerintah juga melakukan penajaman fokus anggaran agar penggunaan APBN lebih optimal dan tepat sasaran sesuai target prioritas nasional.

Dalam kegiatan tersebut, KPPN Samarinda turut memaparkan bahwa fungsi kesehatan menjadi salah satu prioritas APBN 2026 dengan alokasi nasional mencapai Rp153,1 triliun.

Sementara di Kalimantan Timur, total alokasi fungsi kesehatan mencapai sekitar Rp197,8 miliar yang digunakan mendukung pengawasan obat dan makanan, layanan kesehatan hingga edukasi masyarakat.

Hariyanto menilai pengelolaan APBN tidak hanya berkaitan dengan administrasi keuangan negara, tetapi juga bentuk kehadiran pemerintah dalam menjaga kualitas hidup masyarakat.

“Setiap rupiah APBN harus bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.