RRI.CO.ID, Samarinda - Program Sekolah Rakyat terus menjadi sorotan masyarakat di Kalimantan Timur. Selain dianggap sebagai solusi pemerataan pendidikan bagi keluarga miskin, program ini juga dinilai menghadirkan sistem pembinaan yang lebih menyeluruh dibanding sekolah reguler.

Dalam dialog interaktif bersama RRI Samarinda, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 24 Samarinda, Hasyim, memberikan penjelasan terkait berbagai pertanyaan masyarakat mengenai kualitas pendidikan, kesehatan siswa, hingga sistem pengelolaan sekolah.

Hasyim mengatakan, kritik dan pertanyaan masyarakat sebenarnya menjadi bagian penting untuk mengevaluasi dunia pendidikan. Menurutnya, selama ini masih ada kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau pendidikan formal, seperti anak jalanan, anak putus sekolah, dan keluarga miskin. Karena itu, Sekolah Rakyat hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui sistem pendidikan yang lebih terintegrasi.

Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat berbeda dengan sekolah reguler pada umumnya. Jika sekolah biasa hanya berlangsung pada jam belajar tertentu, Sekolah Rakyat menerapkan sistem pengawasan dan pembinaan selama 24 jam. “Kalau di sekolah rakyat, anak-anak berada dalam pengawasan sepanjang hari,” ujar Hasyim, dikutip Senin 18 Mei 2026.

Sistem ini memungkinkan siswa tidak hanya mendapatkan pendidikan akademik, tetapi juga pembinaan karakter, kedisiplinan, dan pola hidup sehat melalui pengasuhan di asrama.

Dalam penerapannya, Sekolah Rakyat telah menyusun berbagai program pendukung bagi siswa. “Makan teratur, kesehatan, waktu istirahat, hingga pembinaan karakter semuanya sudah diprogramkan,” ucapnya.

Menurutnya, kebutuhan dasar anak-anak dari keluarga rentan sering kali belum terpenuhi secara optimal di lingkungan keluarga, sehingga sekolah hadir untuk memastikan mereka memperoleh perhatian dan pendampingan yang lebih baik.

Selain menyoroti siswa, masyarakat juga mempertanyakan sistem kepemimpinan dan tenaga pendidik di Sekolah Rakyat. Menanggapi hal tersebut, Hasyim mengungkapkan pengangkatan kepala sekolah tidak dilakukan secara sembarangan. Ia menjelaskan, proses seleksi kepala sekolah dilakukan secara ketat di tingkat nasional dengan berbagai tahapan penilaian dan evaluasi kinerja.

Hasyim juga menjelaskan, masa jabatan kepala sekolah kini tidak berlaku seumur hidup seperti anggapan sebagian masyarakat. Berdasarkan peraturan terbaru, kepala sekolah hanya dapat menjabat maksimal dua periode atau sekitar delapan tahun dan harus menunjukkan prestasi kerja yang baik. Jika evaluasi menunjukkan kinerja kurang optimal, maka kontrak jabatan dapat dihentikan.

Untuk tenaga pengajar, Sekolah Rakyat merekrut guru-guru muda yang telah menyelesaikan pendidikan profesi guru dan memiliki sertifikasi pendidik. Sistem kontrak dan evaluasi tersebut diterapkan agar kualitas pendidikan terus terjaga serta mampu mengikuti perkembangan kebutuhan siswa. “Guru-guru di Sekolah Rakyat juga dievaluasi secara berkala berdasarkan kinerja mereka,” katanya.

Tidak hanya guru, tenaga kependidikan dan pengasuh asrama juga menjalani sistem evaluasi rutin. Mereka berasal dari unsur pendamping sosial dan tenaga profesional yang bertugas mendampingi siswa selama berada di lingkungan sekolah.

Dengan sistem pengawasan dan pembinaan tersebut, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, disiplin, dan mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh.

Melalui konsep pendidikan terpadu, Sekolah Rakyat tidak hanya berupaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin, tetapi juga membangun karakter generasi muda agar lebih mandiri dan berdaya saing. Program ini diharapkan menjadi salah satu solusi jangka panjang dalam memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur.