Sekolah Rakyat Hadir Perkuat Akses Pendidikan Masyarakat Rentan

RRI.CO.ID, Samarinda - Pemerataan pendidikan masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah, termasuk di Kalimantan Timur. Kehadiran program Sekolah Rakyat menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk memberikan akses pendidikan yang layak bagi masyarakat kurang mampu. Program ini tidak hanya berfokus pada pendidikan gratis, tetapi juga bertujuan memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui layanan pendidikan yang berkualitas dan menyeluruh.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kalimantan Timur, Achmad Rasyidi, menjelaskan perkembangan Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur terus menunjukkan kemajuan positif. “Tahun 2025 itu ada tiga sekolah rintisan, dan saat ini sedang dibangun satu sekolah rakyat di Palaran,” ujarnya kepada RRI dalam program Halo Kaltim, dikutip Senin 18 Mei 2026.

Pembangunan tersebut menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat rentan. Selain di Samarinda, pemerintah daerah lain di Kalimantan Timur juga mulai mengajukan pembangunan Sekolah Rakyat.

Achmad Rasyidi menjelaskan, beberapa wilayah seperti Tenggarong, Penajam Paser Utara, dan Bontang telah memasuki tahap perizinan lahan. Menurutnya, program ini merupakan bagian dari Program Strategis Nasional sehingga pembangunan tetap berjalan meskipun ada efisiensi anggaran. “Karena ini merupakan program strategis nasional, insyaallah akan berjalan dengan lancar,” ucapnya.

Keberadaan Sekolah Rakyat dinilai mampu menyasar akar persoalan pendidikan dan kemiskinan secara bersamaan. Tidak hanya anak-anak yang mendapatkan pendidikan gratis, keluarga mereka juga diberdayakan melalui bantuan sosial dan dukungan usaha.

“Bukan hanya anaknya yang dibantu dalam sisi pendidikan, tetapi orang tuanya juga akan dibantu agar taraf kesejahteraannya meningkat,” katanya. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan dan kesejahteraan sosial harus berjalan beriringan untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

Dalam proses penerimaan siswa, pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar seleksi. Prioritas diberikan kepada keluarga dalam kategori desil satu hingga lima. Dikatakannya, proses verifikasi dilakukan secara ketat melalui validasi lapangan dan geotagging rumah calon peserta didik. Langkah ini dilakukan agar bantuan pendidikan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan dan tepat sasaran.

Program Sekolah Rakyat juga menerapkan sistem asrama atau boarding school. Seluruh kebutuhan siswa, mulai dari pakaian, makanan, hingga perangkat belajar seperti laptop telah disediakan pemerintah. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam membangun kedisiplinan siswa yang berasal dari latar belakang keluarga berbeda.

“Kita harus menyatukan persepsi dan disiplin agar anak-anak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik,” ujarnya. Pendampingan dan motivasi kepada orang tua maupun siswa menjadi bagian penting agar mereka mampu beradaptasi dengan sistem pendidikan tersebut.

Di sisi lain, Sekolah Rakyat bukan sekadar tempat belajar, melainkan ruang pembentukan karakter dan masa depan generasi muda. Dengan lingkungan pendidikan yang terarah, siswa didorong menjadi agen perubahan dalam keluarga dan masyarakatnya. Kehadiran sekolah ini diharapkan mampu membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meraih pendidikan berkualitas tanpa terkendala biaya.

Melalui pengembangan Sekolah Rakyat, pemerintah Kalimantan Timur menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan kesetaraan pendidikan. Program ini menjadi harapan baru bagi masyarakat miskin dan rentan agar memperoleh hak pendidikan yang sama seperti masyarakat lainnya.

Jika pembangunan dan pembinaan terus dilakukan secara konsisten, Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menciptakan generasi yang mandiri, berpendidikan, dan sejahtera.