RRI.CO.ID, Samarinda – Pemerintah pusat menekankan pentingnya penguatan konektivitas infrastruktur sebagai kunci pemerataan pembangunan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2027.

Direktur Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi, Mohammad Roudo Kementerian Bappenas, dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kaltim di Samarinda, menilai kualitas kemantapan jalan, khususnya di tingkat kabupaten dan kota, masih menjadi tantangan utama.

Ia menjelaskan konektivitas memiliki peran strategis dalam menghubungkan lokasi suplai komoditas serta memperlancar rantai nilai dari sektor hulu hingga hilir. Selain itu, konektivitas juga menjadi tulang punggung distribusi barang dan jasa di daerah.

“Konektivitas ini menjadi penting untuk menghubungkan lokasi-lokasi suplai komoditas serta rantai nilai dari hulu ke hilir, sekaligus sebagai backbone distribusi barang dan jasa,” ujarnya. Senin, 4 Mei 2026.

Roudo mengungkapkan pemerintah pusat telah memasukkan sejumlah prioritas pembangunan dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Beberapa di antaranya meliputi pemeliharaan jalan nasional serta pengembangan infrastruktur transportasi udara di sejumlah wilayah.

Ia menyebutkan pengembangan Bandara Ujoh Bilang di Kabupaten Mahakam Ulu, Bandara Maratua di Berau, serta Bandara Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas antarwilayah.

Menurutnya, dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan tersebut. Dukungan tersebut mencakup penyederhanaan perizinan, penataan ruang berbasis risiko iklim, serta penguatan sumber daya manusia.

Selain konektivitas, Roudo juga menekankan pentingnya perhatian terhadap daerah afirmasi guna mengurangi ketimpangan pembangunan. Ia menyebut Kalimantan Timur memiliki sejumlah wilayah yang memerlukan keberpihakan kebijakan.

Beberapa kawasan tersebut antara lain kawasan transmigrasi Desa Kerang di Kecamatan Batu Enggau, Kabupaten Paser. Selain itu, kawasan perbatasan negara prioritas di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Berau juga menjadi fokus perhatian pemerintah.

Tak hanya itu, kawasan perdesaan prioritas berbasis agro-ekowisata di Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dapat dikembangkan sebagai penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan.