RRI.CO.ID, Samarinda – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Timur mempercepat penyusunan Dokumen Penilaian Risiko Bencana (KRB) periode 2025–2029 sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan daerah. Penyusunan dokumen tersebut ditargetkan rampung pada Agustus 2026.

Upaya ini ditandai dengan rapat koordinasi intensif yang digelar di Samarinda, guna mensosialisasikan sekaligus menyinkronkan data lintas instansi. Dokumen KRB dinilai bukan sekadar administrasi, melainkan instrumen penting dalam menentukan arah kebijakan mitigasi dan penganggaran berbasis risiko.

Dalam rapat tersebut, tim ahli dari Universitas Mulawarman Trisna memaparkan hasil kajian terhadap sedikitnya 12 potensi ancaman bencana di Kalimantan Timur. Beberapa di antaranya meliputi banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga cuaca ekstrem yang kerap terjadi di sejumlah wilayah.

Menariknya, dalam penyusunan kali ini muncul usulan penambahan variabel kebakaran pemukiman ke dalam dokumen KRB. Hal ini didasarkan pada tingginya frekuensi kejadian di kawasan padat penduduk, sehingga dinilai perlu mendapat perhatian khusus dalam perencanaan mitigasi.

“Dokumen KRB ini harus menjadi landasan hukum yang kuat. Kami juga mendiskusikan penyesuaian masa berlaku agar selaras dengan regulasi terbaru,” ujar Trisna dikutip Sabtu 2 Mei 2026 melalui laman Pemprov Kaltim.

Untuk memastikan akurasi, BPBD Kaltim menginstruksikan seluruh BPBD kabupaten/kota segera menyampaikan data Indeks Kapasitas Daerah (IKD) 2026 serta catatan kejadian bencana terbaru. Validasi peta bahaya juga melibatkan sejumlah instansi teknis seperti BMKG, Manggala Agni, hingga perangkat daerah terkait.

Selain itu, pemerintah berkomitmen membuka akses publik terhadap dokumen final dengan mengunggahnya ke platform digital resmi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi sekaligus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.