RRI.CO.ID, Samarinda – Pemerintah Kabupaten Berau membawa sembilan usulan prioritas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Agenda yang digelar Kamis 30 April 2026 di Pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Kaltim ini menjadi forum strategis sinkronisasi program lintas daerah untuk mempercepat pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, hadir langsung menyampaikan arah prioritas daerahnya di hadapan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Ia menegaskan, dokumen RKPD Kabupaten Berau telah disusun dan diselaraskan dengan rancangan RKPD Provinsi Kaltim 2027, sehingga diharapkan dukungan provinsi dapat memperkuat implementasi program di lapangan.

Fokus utama usulan menyasar peningkatan layanan dasar, khususnya sektor kesehatan. Bupati menekankan kebutuhan dukungan operasional untuk rumah sakit umum baru yang telah dibangun pemerintah daerah. “Kami berharap ke depan RSU baru ini dapat menjadi rumah sakit rujukan provinsi di wilayah utara, dengan dukungan tenaga medis dan kelengkapan alat kesehatan,” ujar Sri Juniarsih.

Selain kesehatan, sektor pendidikan turut menjadi perhatian dalam pemenuhan standar pelayanan minimal. Pemkab Berau mengusulkan pembangunan unit sekolah menengah atas di sejumlah wilayah terpencil yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan. “Kampung Pegat Bukur akan melayani tiga kampung, sementara Long Keluh di Hulu Sungai Kelay akan menjangkau lima kampung. Ini penting untuk pemerataan pendidikan,” ucapnya.

Di sektor ekonomi, pariwisata menjadi salah satu prioritas yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan daerah. Pemerintah Kabupaten Berau meminta dukungan pembenahan fasilitas destinasi unggulan, termasuk pengamanan pantai di kawasan Pulau Derawan dan Pulau Maratua, serta pembangunan lanjutan pemecah ombak di pesisir Talisayan dan Biduk-Biduk. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan destinasi sekaligus meningkatkan kenyamanan wisatawan.

Sri Juniarsih juga mengapresiasi kontribusi pembangunan dari Pemerintah Provinsi Kaltim, salah satunya penyelesaian Jembatan Nibung yang menghubungkan wilayah pesisir Berau dan Kutai Timur. Infrastruktur tersebut dinilai berdampak signifikan terhadap peningkatan kunjungan wisata dan konektivitas antarwilayah. “Kami berharap peningkatan jalan dan jembatan terus dilanjutkan karena menjadi urat nadi ekonomi masyarakat,” katanya.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan bahwa Musrenbang RKPD 2027 merupakan momentum penting untuk merumuskan arah pembangunan berbasis transformasi ekonomi. Ia menyebut, kebijakan daerah harus selaras dengan agenda nasional yang menitikberatkan pada pertumbuhan berkualitas melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan industrialisasi.

“Dengan arah transformasi ekonomi yang mengedepankan investasi dan hilirisasi, Kalimantan Timur harus menyiapkan fondasi yang kuat, termasuk infrastruktur dan konektivitas antarwilayah,” ujar Rudy Mas’ud. Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat, khususnya melalui program APBN, untuk mempercepat pembangunan strategis di daerah.

Di akhir penyampaiannya, Bupati Berau turut meminta fasilitasi pemerintah provinsi dalam menjalin komunikasi dengan Kementerian Pertanian terkait bantuan bibit dan sarana produksi pertanian. Permintaan ini langsung direspons Wakil Gubernur Seno Aji yang menyatakan telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat. “Kami akan membantu kebutuhan bibit kakao dan kelapa, dan sudah berkomunikasi dengan Wakil Menteri Pertanian,” katanya.

Musrenbang tingkat provinsi ini juga dihadiri unsur Forkopimda, anggota DPR RI daerah pemilihan Kaltim, DPRD provinsi, organisasi perangkat daerah, serta perwakilan masyarakat. Dari Kabupaten Berau, Bupati didampingi Kepala Bapelitbangda Renny Tririani, serta turut hadir unsur adat dari Kesultanan Gunung Tabur dan Kesultanan Sambaliung.

Forum ini diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, adaptif terhadap tantangan daerah, serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur secara menyeluruh.