RRI.CO.ID,Balikpapan - Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Kota Balikpapan tahun ini membawa pesan kuat mengenai harmonisasi dan harapan peningkatan taraf hidup. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Balikpapan, Agus, menegaskan bahwa fokus utama perjuangan buruh saat ini adalah perbaikan Upah Minimum Kota (UMK) serta penguatan standar kesejahteraan pada sektor-sektor strategis.

Dengan keberadaan sekitar 7.000 perusahaan dan angkatan kerja yang mencapai 380.000 orang, Balikpapan memiliki potensi ekonomi besar yang diharapkan berbanding lurus dengan kemakmuran para pekerjanya.

"Target utama kami adalah bagaimana UMK bisa lebih baik. Selain itu, ada beberapa upah sektoral yang akan terus kami perjuangkan agar lebih layak," ujar Agus kepada RRI pada Jumat, 1 Mei 2026.

Harmonisasi di Kota Minyak

Berbeda dengan aksi turun ke jalan yang kerap diwarnai ketegangan, Agus mengapresiasi pola komunikasi yang terjalin di Balikpapan. Menurutnya, sinergi antara kaum buruh, Pemerintah Kota, dan Polresta Balikpapan telah menciptakan ruang mediasi yang elegan.

Bahkan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan turut membuka pintu dialog dalam suasana kekeluargaan di hari May Day ini demi menjaga harmonisasi hubungan industrial.

Catatan Kritis dan Realita Lapangan

Meski komunikasi berjalan baik, KSPSI tetap memberikan catatan kritis terhadap tiga isu krusial yang masih membayangi pekerja di Balikpapan:

• Jaminan Keselamatan Kerja: Standar keselamatan di lapangan dinilai masih perlu ditingkatkan secara signifikan.

• Kesenjangan Upah: Nilai upah yang diterima saat ini dianggap belum sepenuhnya mampu mengimbangi biaya hidup yang terus meningkat.

• Angka Pengangguran: Masih terdapat sekitar 22.351 orang di Balikpapan 2025 yang belum terserap oleh lapangan kerja. Namun angka ini mengalami penurunan sesuai data dari BPS kota Balikpapan.

Konteks Nasional: Perjuangan yang Serupa

Secara nasional, isu yang diangkat buruh Balikpapan sejalan dengan tuntutan jutaan pekerja di seluruh Indonesia. Pada peringatan May Day tahun ini, isu pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja masih menjadi topik utama di tingkat pusat karena dianggap berdampak pada sistem outsourcing dan rendahnya kepastian pesangon.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus mendorong skema hubungan industrial yang harmonis (Lembaga Kerja Sama Tripartit) sebagai solusi untuk menekan angka pengangguran nasional yang per Agustus 2023 masih berada di angka 5,32%. Sinkronisasi antara kebutuhan industri di daerah penyangga IKN (seperti Balikpapan) dengan kesiapan tenaga kerja lokal menjadi kunci utama transformasi ekonomi nasional ke depan.