RRI.CO.ID, Samarinda - Keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan dalam pelaksanaan program kependudukan di Kalimantan Timur. Hal ini mengemuka dalam Rakorda Bangga Kencana 2026 yang digelar Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kaltim di Kantor Gubernur.

Ketua Tim Kerja Data dan Informasi Publik BKKBN Kaltim, Sitti Mayasari Hamzah, menyebut jumlah penyuluh keluarga berencana masih belum ideal. Kondisi ini berdampak pada jangkauan layanan di daerah.

“Jumlah PKB-PLKB kita sekitar 225 orang, ini masih sangat kurang jika melihat luas wilayah Kaltim,” ujarnya pada Rabu 8 April 2026. Ia menilai kebutuhan tenaga lapangan masih perlu ditingkatkan.

Distribusi penyuluh yang belum merata menjadi kendala tersendiri. Beberapa wilayah masih mengalami keterbatasan akses layanan keluarga berencana.

Selain itu, penyediaan alat dan obat kontrasepsi juga menjadi perhatian. Ketersediaan logistik harus terus dijaga agar pelayanan tetap berjalan optimal.

Program KB membutuhkan dukungan tenaga lapangan yang memadai. Penyuluh berperan penting dalam edukasi dan pendampingan masyarakat. Kondisi geografis Kalimantan Timur yang luas turut menjadi tantangan. Hal ini menuntut strategi distribusi layanan yang lebih efektif.

Kondisi tersebut menunjukkan permasalahan keluarga berencana di Kalimantan Timur tidak hanya berkaitan dengan program, tetapi juga menyangkut keterbatasan sumber daya dan akses layanan di lapangan. Jika tidak ditangani secara serius, ketimpangan layanan KB berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas kesehatan dan kesejahteraan keluarga di berbagai wilayah.

Oleh karena itu, penguatan tenaga penyuluh, pemerataan distribusi layanan, serta ketersediaan alat kontrasepsi menjadi kebutuhan mendesak. Upaya ini penting agar program KB dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.