RRI.CO.ID, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda memperkuat langkah pengendalian inflasi dengan menitikberatkan pada sinergi lintas sektor serta pengawasan harga dan distribusi bahan pokok. Hal ini ditegaskan Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Senin 6 April 2026.

Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tersebut diikuti Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Samarinda secara virtual dari Balai Kota. Selain membahas inflasi, agenda juga menyinggung evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) serta program pembangunan nasional.

Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya langkah cepat dan terukur dari pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga. Pemantauan ketersediaan bahan pokok dan harga pasar secara real-time menjadi kunci utama mengantisipasi lonjakan inflasi.

“Pasokan harus dipastikan aman, dan harga terus dipantau secara intensif,” katanya, melansir rilis PPID Kota Samarinda.

Menindaklanjuti hal tersebut, Wawali Samarinda menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perangkat daerah, terutama terkait realisasi pengawasan obat dan makanan. Berdasarkan evaluasi pemerintah pusat, kinerja Samarinda dalam program tersebut masih berada di posisi terbawah.

“Kita jadikan ini sebagai bahan perbaikan. Koordinasi harus diperkuat, respons dipercepat, dan sistem kerja dibenahi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti sejumlah persoalan di lapangan yang berpotensi memicu gejolak harga, seperti antrean panjang LPG 3 kilogram dan distribusi bahan pokok yang belum merata. Selain itu, maraknya kios Pertamini tanpa pengawasan ketat dinilai perlu mendapat perhatian serius, terutama dari sisi perizinan dan keselamatan.

Di sektor pangan, keterbatasan stok ayam broiler beku akibat gangguan distribusi turut menjadi perhatian. Jika tidak segera diantisipasi, kondisi ini dikhawatirkan dapat memicu kenaikan harga di pasar.

Karena itu, Pemerintah Kota Samarinda meminta seluruh pemangku kepentingan, termasuk distributor dan BUMN terkait, untuk segera mengambil langkah cepat guna menjaga stabilitas pasokan dan harga.

“Jangan sampai muncul tekanan baru terhadap inflasi. Stabilitas harus dijaga agar ekonomi daerah tetap tumbuh,” katanya.(VE/FER/KMF-SMR)