RRI.CO.ID, Balikpapan – Aksi demonstrasi mahasiswa di depan Markas TNI, Kodim 0905/Balikpapan, pada Selasa 31 Maret 2026, menjadi sorotan publik. Aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas terhadap aktivis kemanusiaan yang menjadi korban penyiraman air keras oleh oknum TNI di Jakarta Pusat. Dalam kasus tersebut, empat tersangka telah dijatuhi sanksi tegas.

Di tengah berlangsungnya aksi, sempat beredar potongan video di media sosial yang mengeklaim adanya tindakan diskriminatif dari pihak TNI. Video yang tidak utuh itu menimbulkan kesan seolah-olah mahasiswa diusir secara paksa saat menyampaikan orasi.

Jika merujuk pada ketentuan hukum, tindakan petugas merupakan bentuk edukasi terkait Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Aturan tersebut melarang penyampaian pendapat di muka umum di lingkungan instalasi militer, istana kepresidenan, tempat ibadah, serta objek vital nasional demi menjaga keamanan negara.

Sebagai kalangan intelektual dengan tingkat literasi yang tinggi, mahasiswa diharapkan memahami bahwa markas TNI, termasuk Kodim, merupakan kawasan terbatas yang tidak diperuntukkan bagi aksi massa.

Kepala Penerangan Kodam VI/Mulawarman, Kolonel Inf. Gatot Teguh Waluyo, menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang tetap menjaga ketertiban selama aksi berlangsung. Ia menilai demonstrasi tersebut menunjukkan kedewasaan dalam menyampaikan pendapat.

“Terlepas dari kesalahpahaman yang beredar di media sosial, jalannya aksi secara keseluruhan patut diapresiasi. Berbeda dengan demonstrasi pada umumnya, mahasiswa di Balikpapan tidak melakukan aksi bakar ban maupun tindakan anarkis. Semua berjalan tertib dan kondusif,” ujarnya kepada RRI, Kamis 2 April 2026.

Aksi tersebut berlangsung aman hingga selesai. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan menyuarakan aspirasi dapat dilakukan secara elegan dengan mengedepankan nilai intelektual dan etika.

Sikap santun yang ditunjukkan para mahasiswa menjadi bukti bahwa generasi muda saat ini tengah mempersiapkan diri sebagai calon pemimpin masa depan yang mampu membela kepentingan rakyat dan negara.