RRI.CO.ID, Samarinda - Pemerintah Kota Samarinda menyatakan tidak akan mencampuri kewenangan penentuan pimpinan Bankaltimtara. Hal ini disampaikan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, terkait dinamika penunjukan direksi dan komisaris bank daerah tersebut.

Andi Harun menegaskan, keputusan tersebut merupakan kewenangan pemegang saham mayoritas, yakni Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah kota hanya berperan sebagai pemegang saham minoritas. “Ini kewenangan pemilik saham mayoritas, kami tidak ingin masuk terlalu jauh dalam pertimbangan tersebut,” ujarnya.

Meski demikian, Andi Harun mengakui adanya aspirasi dari masyarakat dan berbagai pihak. Aspirasi tersebut menginginkan adanya keterwakilan putra daerah dalam jajaran pimpinan bank. Menurutnya, aspirasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan. Namun, keputusan akhir tetap harus mengedepankan profesionalisme.

“Kalau ada yang layak secara profesional tentu bisa dipertimbangkan,” katanya.

Menurut Andi, sektor perbankan membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten. Terlebih untuk posisi strategis seperti direksi dan komisaris. Ia berharap, ke depan Bank Kaltimtara dapat menjadi lembaga yang lebih kuat. Keberadaannya diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kita ingin bank ini dikelola secara profesional dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” ujarnya pada Rabu 1 Maret 2026.