RRI.CO.ID, Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan empat sektor utama dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemenuhan standar pelayanan minimal.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, usai Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2027 di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Selasa, 31 Maret 2026.

“Tahun ini kita fokus pada empat prioritas pembangunan, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan standar pelayanan minimal,” kata Sri Wahyuni.

Ia menjelaskan, penentuan prioritas tersebut berkaitan dengan keterbatasan anggaran daerah. Karena itu, belanja pembangunan difokuskan pada sektor yang dianggap paling berdampak bagi masyarakat.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap menjalankan belanja untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Namun, prioritas pembangunan tetap diarahkan pada empat sektor utama tersebut.

Sri Wahyuni juga menyebutkan pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap sejumlah target indikator pembangunan.

“Otomatis kalau laju pertumbuhan ekonomi dengan dana sebesar ini, kita enggak bisa mencapai seperti yang ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” ujarnya.

Karena itu, Pemprov Kaltim akan melakukan koreksi terhadap sejumlah indikator pembangunan agar lebih realistis dengan kondisi kemampuan anggaran daerah saat ini.

Sri Wahyuni menambahkan, pemerintah daerah juga berencana mengusulkan perubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Perubahan tersebut diperlukan karena asumsi dalam RPJMD sebelumnya disusun saat kondisi kemampuan keuangan daerah masih normal.

“Perda RPJMD kan disusun saat kondisi keuangan daerah masih normal. Dengan kondisi sekarang, kita perlu melakukan penyesuaian agar target indikator tetap bisa dicapai,” katanya.

Ia menegaskan, sejumlah penyesuaian tersebut menjadi bagian dari perubahan kebijakan pembangunan yang akan diterapkan dalam RKPD 2027.