RRI.CO.ID, Samarinda - Diskusi Kalimantan Timur Strategic Issue Monitoring (K-SIM) di Universitas Mulawarman tidak hanya diwarnai pemaparan program, tetapi juga kritik keras dari mahasiswa. Sejumlah peserta bahkan menyampaikan aksi simbolis berupa “kartu merah” terhadap kebijakan pemerintah.

Mahasiswa menilai masih terdapat berbagai persoalan dalam implementasi program Gratispol, tidak hanya di sektor pendidikan tetapi juga isu lain seperti lingkungan dan kebijakan publik. Kritik tersebut disampaikan secara terbuka dalam forum diskusi.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan ketidakpuasan terhadap realisasi kebijakan. Mereka menilai pemerintah belum sepenuhnya menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyatakan apresiasi terhadap aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Ia menilai kritik merupakan bagian penting dalam proses demokrasi.

“Kami sangat mengapresiasi penyampaian aspirasi teman-teman mahasiswa, ini menjadi masukan penting bagi kami,” ujar Seno pada Selasa 31 Maret 2026.

Seno juga mengakui komunikasi pemerintah kepada publik masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci agar masyarakat memahami program secara utuh.

“Kami akui mungkin update dari pemerintah provinsi masih kurang, ini menjadi evaluasi bagi kami,” katanya.

Seno menegaskan pemerintah tidak anti kritik dan akan terus melakukan perbaikan. Ia juga mengajak mahasiswa untuk terus terlibat dalam proses pengawasan kebijakan publik.

Diskusi K-SIM tersebut berlangsung dinamis dengan adanya penyampaian pandangan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun mahasiswa, yang mencerminkan adanya perbedaan perspektif terhadap implementasi kebijakan di Kalimantan Timur.