RRI.CO.ID, Samarinda - Kegiatan Kalimantan Timur Strategic Issue Monitoring (K-SIM) yang digelar BEM FISIP Universitas Mulawarman Samarinda menyoroti implementasi program pendidikan gratis dalam satu tahun kepemimpinan Rudy-Seno. Diskusi ini berlangsung di Gedung Rektorat Unmul pada Selasa, 31 Maret 2026, dengan menghadirkan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji.

Dalam forum tersebut, Seno Aji menegaskan program “Gratispol” merupakan kebijakan prioritas pemerintah daerah yang mencakup enam sektor, salah satunya pendidikan gratis. Ia menyebut program ini menjadi langkah strategis dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

“Program ini adalah bagian dari enam prioritas kami, termasuk pendidikan gratis yang ingin kami wujudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Seno Aji dalam pemaparannya.

Meski demikian, ia mengakui implementasi pendidikan gratis belum berjalan optimal pada tahun pertama. Hal ini disebabkan belum adanya dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan program tersebut.

“Sebenarnya kita belum memberikan pendidikan gratis di tahun 2025 karena kita tidak punya dasar hukum. Ini program baru pertama kali di Indonesia,” katanya.

Setelah melalui proses panjang dengan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah akhirnya memperoleh dasar hukum dan melakukan pergeseran anggaran. Langkah tersebut memungkinkan program mulai direalisasikan secara bertahap.

Seno juga mengakui adanya kendala teknis di awal pelaksanaan, seperti pendataan yang masih manual. Menurutnya, hal tersebut menjadi bagian dari proses pembelajaran dalam menjalankan program baru.

“Memang di awal database masih manual dan agak kacau, tapi ini program percobaan dan harus kita jalankan sambil diperbaiki,” ucapnya.

Ke depan, Pemprov Kaltim berkomitmen untuk terus menyempurnakan program pendidikan gratis agar lebih tepat sasaran dan merata. Masukan dari mahasiswa pun dinilai penting sebagai bagian dari evaluasi kebijakan.