RRI.CO.ID, Berau - Pembukaan rute speed boat Berau–Tarakan membawa angin segar bagi konektivitas antarwilayah. Namun di balik kemudahan akses tersebut, potensi kerawanan juga mulai menjadi perhatian, terutama terkait perlintasan warga negara asing (WNA) dan pekerja migran ilegal.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tanjung Redeb, C. Catur Apriyanto, menegaskan bahwa jalur baru ini harus diantisipasi dari sisi pengawasan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melanggar aturan.

Sebagai kantor non-Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), Imigrasi Tanjung Redeb tidak melakukan pemeriksaan langsung di pintu keluar-masuk wilayah. Karena itu, pengawasan lebih difokuskan pada pemantauan serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait.

“Kami tidak melakukan pemeriksaan langsung karena statusnya non-TPI. Fokus kami pada pelayanan dokumen dan pengawasan WNA. Dengan adanya rute baru ini, koordinasi lintas instansi harus semakin diperkuat,” ujarnya, 27 Maret 2026.

Pengawasan dilakukan melalui pemantauan tidak langsung, salah satunya dengan mengakses data manifes penumpang dan menjalin sinergi dengan dinas perhubungan serta pengelola pelabuhan “Kami berkoordinasi dengan pihak perhubungan dan pengelola pelabuhan, termasuk memantau data penumpang dari titik keberangkatan seperti Tanjung Batu,” katanya.

Selain potensi pergerakan WNA, jalur ini juga diwaspadai sebagai pintu awal bagi sebagian warga yang hendak bekerja ke luar negeri tanpa prosedur resmi. Meski demikian, pihak imigrasi mengakui tidak dapat mengidentifikasi tujuan setiap penumpang secara langsung.

“Kalau ada indikasi mencurigakan, pasti kami koordinasikan dengan instansi terkait. Pengawasan ini tidak bisa dilakukan sendiri,” tegasnya.

Di sisi lain, keberadaan rute baru ini tetap membawa dampak positif, khususnya dalam mendukung sektor pariwisata. Akses menuju destinasi unggulan seperti Pulau Derawan dan Pulau Maratua kini semakin mudah dijangkau, termasuk oleh wisatawan mancanegara. “Mayoritas WNA datang untuk wisata. Jalur ini bisa menjadi alternatif akses menuju Derawan dan Maratua,” ujarnya.

Catur menegaskan, kemudahan akses harus diimbangi dengan pengawasan yang kuat agar tidak menimbulkan celah baru dalam pengendalian pergerakan orang. “Karena ini masih jalur baru, yang terpenting adalah memperkuat koordinasi, terutama terkait data penumpang dan pengawasan di titik keberangkatan,” katanya.